Kasus Affan Kurniawan, Kompolnas Temukan CCTV yang Bisa Ungkap Kejadian Jelas

Sidang ini juga dihadiri oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sejauh ini pihaknya fokus membuktikan apakah peristiwa tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.

Poin itu mencakup potensi sanksi etik hingga pemecatan anggota polisi yang terlibat, serta pengusutan dugaan tindak pidana.

Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM setelah gelar perkara yang dilakukan Divisi Propam Polri.

bertujuan untuk membuka konstruksi peristiwa terkait insiden mobil rantis yang menewaskan Affan.

Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi dua kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang.

Kejadian penabrakan dan pelindasan ini sudah termasuk dalam kategori pidana pembunuhan bukan hanya sekadar pelanggaran etik.

Melalui sosial media resmi Divpropam Polri proses intergoasi dikakukan secara langsung.

Komnas HAM tengah menyelidiki insiden tragis kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan polisi saat demo di Jakarta. Apa hasil investigasinya?

Komnas HAM RI memantau ketat kasus tragis ojol Affan Kurniawan yang meninggal terlindas rantis Brimob saat demonstrasi. Apa langkah Komnas HAM dan siapa saja yang diperiksa terkait insiden ini?

Anda dapat menyaksikan pemeriksaan tujuh anggota Polri melalui akun Instagram resmi Divisi Propam Polri di @divisipropampolri.

Divisi Propam Polri telah mengambil alih proses pemeriksaan dan akan melaksanakan penyelidikan di Mabes Polri

Tim Kompolnas melakukan pengawasan langsung terhadap kesiapan pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Pos Terpadu Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, menekankan peningkatan informasi dan pelayanan publik bagi pemudik.

Kompolnas mendesak Polri untuk memberikan kinerja terbaik dalam mengungkap kasus Andrie Yunus, teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, demi keadilan dan demokrasi.

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Kompolnas meyakini hukuman diputuskan Propam Polri dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri nantinya AKBP Didik adalah sanksi paling maksimal.

Kompolnas memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses penanganan kasus tersebut.

Pemuda Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan supremasi sipil.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melanjutkan sidang terhadap tiga anggota Brimob yang berada di kursi penumpang mobil rantis penabrak Affan Kurniawan.

sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dipimpin oleh Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divisi Propam Polri.

Desakan untuk meminta Listyo mundur dari posisinya semakin menguat setelah tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, serta kericuhan yang terjadi.

Kompol Cosmas dan Bripka Rohmad sebelumnya dijatuhi sanksi pemecatan dan demosi 7 tahun dari Polri.

Merespons putusan tersebut, Kompol Kosmas mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas sesuai perintah pimpinan.

Bripta Rohmad menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua Affan atas wafatnya korban