Hari Bhayangkara ke-79, Komnas Perempuan Puji Langkah Progresif Polri Lindungi Perempuan

Polda NTB kini memiliki Direktorat Reserse PPA dan PPO yang baru dibentuk, fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang, menandai langkah maju dalam penanganan kasus rentan.

Analis Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah Polri membentuk Direktorat PPA-PPO yang fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang, menandai komitmen baru Polri.

MenPANRB Rini Widyantini berkomitmen memastikan layanan publik terbaik bagi perempuan dan anak, didukung pembentukan Satres PPA-PPO di kepolisian. Apa saja langkah konkretnya?

KPAI menilai institusi Polri tengah meningkatkan kualitas dalam memberikan perlindungan.

Pembentukan direktorat baru ini dianggap sebagai terobosan besar dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan terhadap TPPO.

Komnas Perempuan mencatat dalam semester pertama 2024, telah ada 2.343 kasus yang dilaporkan langsung ke mereka.

Terobosan SPN Polda Gorontalo mengirimkan siswa untuk hidup berbaur warga prasejahtera. Program 'live in' ini bertujuan membentuk karakter dan empati calon Bhayangkara, menjauhkan arogansi kekuasaan.

Ditlantas Polda Sulut menggelar program bantuan kaki palsu bagi 29 warga, utamanya korban kecelakaan lalu lintas, menyambut Hari Lalu Lintas. Simak bagaimana inisiatif ini meningkatkan keselamatan jalan dan kepercayaan publik!

Seorang pria jebolan ITB beberkan algoritma robot milik Polri.

HUT Bhayangkara ke-79 tahun 2025 diperingati setiap 1 Juli. Simak tema, makna mendalam, dan sejarah panjang Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79 tahun 2025.

Mukri menyampaikan apresiasinya terhadap peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pendekatan mediasi yang dilakukan oleh Desk Ketenagakerjaan Polri seringkali lebih efektif dibandingkan jalur birokrasi konvensional.

Tri menjelaskan, program PKK yang dijalankan kali ini merupakan upaya membangun karakter, baik pada anak maupun orang tua.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak perguruan tinggi mengimplementasikan rekomendasi Komnas Perempuan guna memperkuat mekanisme Perlindungan Perempuan di Kampus dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Komnas Perempuan mengungkapkan fenomena 'delayed in justice' atau penundaan keadilan sering terjadi saat istri melaporkan kasus kekerasan, dengan total kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan pada tahun 2025.

Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan 2025 yang menunjukkan peningkatan drastis angka kekerasan terhadap perempuan sebesar 14,07 persen, mencapai lebih dari 376 ribu kasus. Data ini menjadi sorotan serius dan memerlukan perhatian semua pihak.