Hambat Investasi, Sahroni Minta Polisi Tegas Tindak Preman Berkedok Ormas

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta polisi bertindak tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan melalui organisasi masyarakat (ormas).

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta polisi bertindak tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan melalui organisasi masyarakat (ormas). Bahkan, dia meminta polisi terjun langsung melakukan sweeping terhadap mereka yang akhirnya mampu menghambat investasi. 

“Polisi wajib sikat oknum ormas bergaya premanisme karena mereka ini parasit yang merusak iklim investasi. Contoh kecil, misalnya urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan dan uang parkirnya? Ini kan meresahkan. Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, dan tentunya diperingatkan agar tidak mengulang kembali kelakuannya,” ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini, Senin 17/3).

Lebih lanjut, Sahroni menilai bahwa upaya sapu bersih ormas pelaku pungli ini penting untuk menjaga nyamannya investor di tanah air. 

“Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang ingin mendorong investasi berkembang di tanah air. Artinya polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tidak main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” sambungnya.

Selain ormas yang suka memalak, Sahroni juga mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang men-sweeping warung yang buka di siang hari di Bulan Ramadan.

“Saya perhatikan juga di tahun ini kok mulai bermunculan lagi berita tentang sweeping warung-warung yang buka di siang hari di Bulan Ramadan. Ini juga pelakunya harus ditertibkan, karena jelas ada kebutuhan orang tidak berpuasa di situ. Mungkin ada non-muslim, ibu hamil, orang sakit, jadi mereka ini bertindak tidak jelas juga atas perintah agama yang mana. Saya minta ini diberantas juga,” sambungnya.

Terakhir, Sahroni pun turut menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas, yang kerap memanfaatkan momentum lebaran sebagai ‘ladang’ pungli.

“Apalagi ini mau lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR lah, bikin proposal, pungli, dan sebagainya. Padahal itukan bukan urusan pemilik usaha, mereka sudah bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” tutup Sahroni.