Gubernur Sumut Dorong Percepatan Penanganan Pascabencana dengan Empat Pejabat Baru

Gubernur Bobby Nasution menugaskan empat pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, fokus pada pemulihan dan pembangunan kembali.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution secara tegas meminta empat pejabat yang baru dilantik untuk bekerja lebih cepat dan tepat. Permintaan ini disampaikan guna mengakselerasi proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda provinsi tersebut pada akhir November tahun lalu. Pernyataan ini disampaikan Bobby Nasution usai melantik empat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pada Jumat, 3 Januari lalu, di Kantor Gubernur Sumut.

Percepatan penanganan pascabencana Sumut menjadi prioritas utama bagi Pemprov Sumut, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Keempat pejabat pimpinan tinggi pratama ini diharapkan dapat memainkan peran krusial dalam upaya pemulihan, mulai dari pembangunan hunian hingga rehabilitasi mental korban. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk memastikan masyarakat terdampak segera bangkit dan kembali beraktivitas normal.

Bobby Nasution menekankan bahwa kolaborasi dan efisiensi kerja sangat dibutuhkan untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang menanti di tahun 2026. Fokus utama adalah penyelesaian masalah pascabencana, yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, hasil kerja kolaboratif dapat dirasakan maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara.

Peran Krusial Pejabat Baru dalam Percepatan Penanganan Pascabencana Sumut

Keempat pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam percepatan penanganan pascabencana Sumut. Setiap dinas memiliki fokus dan peran spesifik yang saling melengkapi dalam upaya pemulihan ini. Gubernur Bobby Nasution secara langsung menginstruksikan agar setiap dinas dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumut, yang kini dipimpin oleh Rahmat Hidayat Siregar, bertugas menangani percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi pengungsi. Pembangunan huntap ini menjadi kunci untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan longsor. Peran Perkim sangat vital dalam memastikan ketersediaan dan kualitas hunian bagi para korban bencana.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumut, dengan Nurbaiti Harahap sebagai Kepala Dinas, akan fokus mengatasi dampak bencana hidrometeorologi terhadap perlambatan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi ini penting untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat terdampak. DPMPTSP diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif pascabencana.

Kepala Dinas Sosial, Illyan Chandra, memiliki tugas untuk berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemsos) dalam membantu korban bencana. Bantuan sosial dan dukungan logistik menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Selain itu, Sri Suraiani Purnamawati sebagai Direktur UPTD Khusus RS Jiwa Prof Dr M Ildrem bertanggung jawab memulihkan mental korban bencana, memberikan dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan setelah menghadapi trauma.

Progres Pembangunan Hunian Tetap dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera Utara telah menunjukkan progres yang signifikan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan huntap di empat kabupaten/kota. Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pascabencana Sumut.

Proyek pembangunan huntap ini berlokasi di Lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, pada Minggu, 21 Desember. Rincian pembangunan meliputi 200 huntap di area Gelanggang Olahraga Sibolga, 118 huntap di area Asrama Haji Pinangsori Tapanuli Tengah, 103 huntap di Desa Sibalanga Tapanuli Utara, dan 227 huntap di Kebun Karet Hapesong milik PTPN IV Tapanuli Selatan. Total ratusan unit huntap ini diharapkan dapat segera ditempati oleh para pengungsi.

Gubernur Bobby Nasution juga kembali mengingatkan pentingnya makna kerja kolaboratif yang menjadi tagline “Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan.” Ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut untuk memaknai kolaborasi bukan hanya sebagai bekerja bersama. Namun, hasil kerja kolaborasi itu harus maksimal dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam konteks percepatan penanganan pascabencana Sumut.

Tahun 2026 dipandang sebagai tahun yang penuh dengan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk penyelesaian pascabencana. Oleh karena itu, Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa kolaborasi harus dimaknai dengan kecepatan dan ketepatan. Hal ini bertujuan agar setiap upaya pemulihan dapat memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Utara.

Sumber: AntaraNews