Gubernur Pramono Lantik 7 Anggota KPID DKI Jakarta Periode 2025–2028

Pelantikan ribuan pejabat ini menjadi kali kedua yang dilakukan Pramono di Halaman Balai Kota Jakarta, pada Rabu (19/11/2025).

KPID DKI Jakarta mendorong pembaruan UU Penyiaran untuk memperkuat peran televisi sebagai media informasi yang kredibel di tengah derasnya arus media digital.

Pramono menyampaikan, jabatan yang diemban ribuan pejabat itu merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Penghargaan dan apresiasi diberikan oleh Sekretaris KPU DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir yang diterima langsung oleh Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo.

Dalam konteks penyiaran, kehadiran siaran sehat berkualitas diyakini akan menginspirasi dalam rangka membentuk pola pikir.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik 2.703 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024.

Sebagian besar pejabat fungsional yang dilantik berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang terdiri dari 473 orang.

Karena itu, regulasi penyiaran yang ada saat ini dinilai perlu disesuaikan agar melindungi kualitas penyampaian informasi bagi publik secara lebih efektif.

Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

Wagub Rano menyatakan, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya antikorupsi di Pemprov DKI.

Kualitas siaran tidak lagi menjadi isu sektoral, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap pembentukan cara berpikir.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan birokrasi yang dilakukannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno.

Pramono menginstruksikan agar pelaku yang melakukan perundungan terhadap bocah tersebut dapat ditindak dengan tegas.

Pada tahap awal sebanyak sekitar 24 ribu CCTV akan diintegrasikan ke dalam sistem bersama antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum untuk memberikan hukuman berat pelaku jambret WNA di Bundaran HI, demi menjaga keamanan dan citra Ibu Kota.

Pramono Anung menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara selama belum ada Keputusan Presiden soal pemindahan ke IKN.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Gerakan Pilah Sampah dari rumah di Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai langkah konkret mengatasi volume sampah di TPST Bantargebang yang kian memprihatinkan.

Pemprov DKI menyiapkan Jalan HR Rasuna Said sebagai lokasi baru CFD Jakarta. Pramono juga mengisyaratkan perubahan jam pelaksanaan.

Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki keahlian di bidangnya serta berkontribusi bagi masyarakat.

BMK 1957 DKI mendorong dua kadernya untuk mengikuti kontastasi ini.

Perempuan memiliki peran penting di era penyiaran digital saat ini.