Gubernur Luthfi Turun Tangan, Sidak SPPG Solo Imbas Kasus Keracunan MBG

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Maraknya kasus keracunan siswa setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jalan Ir Djuanda, Jebres, Solo, pada Rabu (8/10).

Usai mengecek dapur SPPG tersebut, mantan Kapolda Jateng yang didampingi Wali Kota Solo, Respati Ardi menekankan pentingnya SPPG memiliki sertifikat.

Pemantauan ini dilakukan sebagai komitmen Pemprov Jateng untuk mengawasi mutu pangan di sekolah berjalan optimal, terutama setelah sejumlah kasus keracunan makanan anak sekolah yang terjadi di beberapa kabupaten/kota.

Adapun peninjauan ke SPPG Jebres, menurut Luthfi, untuk mengecek SPPG yang sudah mendapatkan sertifikasi laik higienis sanitasi (SLHS). Ia menjelaskan jika sebelumnya SLHS dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), namun saat ini seluruh Dinas Kesehatan di kabupaten/kota bisa mengeluarkannya.

"Yang gunanya (SLHS) adalah verifikasi, satu, inspeksi terhadap makanan, untuk dilabkan diuji di laboratorium) 1 sampai 10 hari. Kemudian dilatihkan para karyawannya atau personelnya untuk cara menjamah makanan termasuk kandungan gizinya, dari Badan Gizi (BGN) juga ikut," katanya.

Menurut Luthfi, team work tersebut secara tidak langsung akan menjamin keamanan MBG bagi penerima manfaat, tidak terulangnya kasus anak-anak terpapar atau keracunan. Ia menyatakan sosialisasi juga sudah dilakukan secara masif di seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.

Selain meninjau fasilitas, Luthfi juga berdialog langsung dengan petugas pengelola SPPG. Menurut dia, pengawasan terhadap pangan di sekolah kini menjadi perhatian serius pemerintah.

Jika sebelumnya seluruh proses sertifikasi keamanan pangan dikelola oleh Kementerian Kesehatan, kini pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk melakukan verifikasi dan inspeksi di lapangan.

"Termasuk kami juga melibatkan seluruh komponen di antaranya adalah di seluruh SPPG sudah punya WA grup. Jadi di dalamnya itu ada personel SPPG, kemudian perwakilan wali murid, perwakilan siswa, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Termasuk ibu hamil, ibu menyusui di dalam grup itu akan terjadi adanya dialog dan interaktif,” ungkapnya.

Dikatakan Luthfi, secara umum di Jawa Tengah sudah hampir mendekati 1.430 SPPG yang beroperasi. Masukan dari para penerima manfaat akan menjadikan SPPG sesuai rencana pemerintah dalam rangka menyehatkan dan menyejahterakan masyarakat.

“Kami sebagai perwakilan pemerintah pusat harus hadir. Termasuk di masing-masing kabupaten/kota sudah mempunyai kearifan lokal sendiri-sendiri. Contoh, Wali Kota Solo dengan pasukan PKK-nya, ibu-ibu PKK ikut handarbeni, memiliki. Jadi Ibu-ibu ikut ngicipi, ngecek sehingga kehadiran perempuan bisa membuat suasana lebih kondusif karena ini adalah [untuk] anak-anak,” bebernya.

Koordinator Regional SPPG Jateng, Reza Mahendra menambahkan, sejauh ini sudah ada 83 SPPG yang memiliki SLHS di Jawa Tengah dari total 1.500 titik. Penambahan SPPG dan sertifikasi terus dilakukan.

“SPPG yang memang sekarang ini sudah operasional sambil berjalan mengurus. SPPG yang akan operasional, wajib mengurus terlebih dahulu,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut Ahmad Luthfi juga mengungkapkan rencana pendirian posko di Dinas Kesehatan kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah untuk program makan bergizi gratis (MBG). Luthfi menyebut posko itu nantinya akan beroperasi 24 jam.

"Jadi posko ini digunakan salah satunya untuk pengaduan, dua, untuk melakukan pengecekan, tiga, adalah tanggap kesegeraan apabila terjadi apa-apa. Jadi, posko ini kita gunakan sebagai media informasi berikut penetrasi, quick respon, apabila terjadi apa-apa," jelas dia,

Menurut Luthfi, pengadaan posko di Dinas Kesehatan tersebut sudah seizin Kepala BGN. Ke depannya posko di Jawa Tengah ini menjadi model atau percontohan untuk wilayah lainnya.

"Posko Dinas Kesehatan ini untuk satu kali 24 jam, harus ada orangnya, dan ini wali kota/bupati sudah rapat kemarin," katanya.