Buntut Keracunan Massal MBG di Jateng, Gubernur Luthfi: SPPG Harus Terbuka dan Siap Dicek
15 kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami insiden keracunan makanan selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta seluruh pelaksana program MBG untuk memperketat pengawasan keamanan pangan, termasuk memastikan setiap dapur produksi makanan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal itu disampaikan setelah 15 kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami insiden keracunan makanan selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” kata Ahmad Luthfi Senin (6/10).
Dari sekian kejadian, bila dirinci, lebih dari seribu anak dilaporkan terdampak, termasuk di beberapa wilayah seperti Rembang, Jepara, Kebumen, Kabupaten Semarang, dan Banyumas. Sedangkan untuk mencegah terulang kembali, seluruh penyedia makanan MBG harus meningkatkan kebersihan dan proses pengolahan makanan demi mencegah keracunan makanan terulang.
“Harapannya, kejadian-kejadian keracunan seperti kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” ungkapnya.
Semua kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
"Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupati atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” jelasnya.
Saat ini, di Provinsi Jawa Tengah telah beroperasi sebanyak 1.596 SPPG, dan ditargetkan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2025. Untuk pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari dapur produksi, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah makanan.
"SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada respon cepat, agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” pungkasnya.