Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

Pemprov Jateng juga sudah menetapkan industri hijau sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Para pekerja di Jawa Tengah ini memilih merayakan May Day dengan jalan sehat sepanjang 4 kilometer bersama Gubernur Ahmad Luthfi.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan semangat kebersamaan dalam mengawal pembangunan di wilayahnya.

Untuk sektor perumahan, Pemprov Jateng pada 2025 memperbaiki ribuan rumah tidak layak huni (RTLH).

Sementara itu batas akhir tenda pengungsian pada tanggal 16 April 2026 mendatang. Warga kini dilanda rasa cemas.

Bila ada kondisi jalan berlubang dan bergelombang, dia meminta melaporkan hal tersebut ke kanal aduan resmi, bukan mengunggahya ke media sosial.

Arahan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pekalongan.

Pertemuan itu tak hanya berdua, melainkan ada sejumlah pejabat di antaranya Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga.

Ia merinci ada 800 rumah yang akan direlokasi dari Padasari, Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga dan 30 di Pemalang.

UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp2.169.349,00, naik menjadi Rp2.327.386,07 pada 2026 mendatang. Kenaikannya sebesar Rp158.037,07.

Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jateng, TNI, dan Polri masih memetakan lokasi hunian sementara.

Speling disebut jauh lebih lengkap dan bisa menjadi model nasional karena berhasil menghadirkan dokter spesialis langsung ke desa. Ilmu yang ada diterapkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tengah.

15 kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami insiden keracunan makanan selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bukan hanya melarang kenaikan, tunjangan DPRD se-Jateng juga akan dievaluasi dan kemungkinan besar diturunkan.