Gubernur Koster: 33.086 Rumah di Bali Tidak Layak Huni

Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat.

Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/10). Pertemuan ini membahas penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pemukiman kumuh, hingga desain pembangunan perkotaan dan perdesaan Bali agar sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam laporannya, Koster menyinggung kondisi Bali pasca banjir besar akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun yang dipicu badai equatorial Rossby. Ia menyebut pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota telah menyalurkan santunan Rp15 juta per kepala keluarga terdampak, termasuk ganti rugi Rp3,4 miliar bagi pedagang Pasar Badung. Bantuan serupa juga disalurkan untuk korban banjir di Tabanan dan Jembrana dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.

“Semua rumah rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki, dan ke depan kami audit empat sungai besar untuk reboisasi serta penataan ulang. Mitigasi bencana harus lebih kuat,” ujar Koster.

33 Ribu Rumah Tak Layak Huni

Gubernur Koster memaparkan, terdapat 33.086 unit RTLH di Bali, dengan jumlah terbanyak di Karangasem. Pemerintah menargetkan seluruhnya selesai ditangani pada 2029 melalui kolaborasi APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, serta gotong royong ASN.

“APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terutama ke enam kabupaten dengan fiskal lemah,” jelasnya.

Koster juga menyoroti kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan sekitar 700 hektare per tahun, persoalan sampah, hingga kemacetan akibat meningkatnya arus wisatawan.

“Pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali, namun sangat sensitif terhadap bencana dan isu keamanan. Karena itu, kami sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali bisa bertahan dengan atau tanpa pariwisata,” katanya.

Ia menegaskan konsep haluan pembangunan Bali 100 tahun akan menjadi pedoman jangka panjang. Salah satunya mengatur pengendalian jumlah wisatawan asing, konsolidasi lahan di kawasan padat, serta pencegahan alih fungsi lahan subur.

“Jika alokasi perumahan bisa ditambah pada 2026, kami optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa dipercepat penyelesaiannya. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” ucapnya.

Fahri Hamzah: Bali Etalase Indonesia

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menekankan perumahan di Bali harus memenuhi standar internasional karena Bali merupakan jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia.

“Industri pariwisata paling distributif dan demokratis karena langsung menyebarkan kesejahteraan ke masyarakat. Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia. Maka desain perumahan dan pemukiman di sini harus terintegrasi, modern, tetapi tetap menghormati budaya lokal,” kata Fahri.

Ia mengungkapkan, pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia dan mendorong hingga 1 juta unit. Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan RTLH mulai tahun depan serta penataan kawasan kumuh seluas 12 km di sekitar sungai dan pesisir.

“Kawasan pesisir Bali harus kita jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata,” ujarnya.

Fahri juga menilai pentingnya pembangunan rumah bersusun dua hingga tiga lantai di perkotaan agar tidak lagi menggerus lahan subur.

“Bali punya aturan budaya tentang batas ketinggian bangunan, itu kita hormati. Namun, kita bisa adaptasikan konsep rumah bersusun dua-tiga lantai sebagai perumahan subsidi bagi masyarakat,” tandasnya.