Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Percepatan Realisasi Program Pembangunan di Semester II 2026

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi program pembangunan pada semester kedua 2026 demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyerukan percepatan realisasi program dan anggaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada semester kedua tahun 2026. Permintaan ini disampaikan di Pontianak pada hari Sabtu, 4 Juli 2026, dengan tujuan utama mencapai target pembangunan daerah secara tepat waktu. Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Norsan menekankan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran harus selaras dengan visi pembangunan Kalimantan Barat 2025–2029. Visi tersebut berfokus pada terciptanya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran semata, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk itu, Gubernur meminta seluruh kepala perangkat daerah segera mengidentifikasi dan mengatasi kendala administratif maupun teknis. Penyelesaian hambatan ini harus dipercepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dan Efektivitas Program Pembangunan

Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa percepatan realisasi program pembangunan harus diiringi dengan akuntabilitas yang tinggi. Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah wajib menghasilkan manfaat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari angka serapan anggaran yang tinggi. Lebih dari itu, indikator utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan anggaran harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perangkat daerah diminta untuk terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program. Evaluasi ini bertujuan agar sasaran pembangunan dapat dicapai secara optimal dan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Identifikasi kendala dan solusinya menjadi kunci dalam proses ini.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Selain percepatan realisasi anggaran, Gubernur Norsan menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah. Ia menekankan perlunya menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan pembangunan. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks hanya dapat diatasi melalui kerja sama yang solid antarinstansi.

Kerja sama yang erat akan memastikan setiap kebijakan saling mendukung dan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, program-program dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif. Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang ambisius.

Ria Norsan juga menyoroti urgensi percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar pada tahun 2025 telah mencapai 72,09 dan masuk kategori tinggi, capaian ini harus terus ditingkatkan. Inovasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama.

Peningkatan kualitas SDM harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah tanpa terkecuali. Kolaborasi dan inovasi dibutuhkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Dengan demikian, pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Hasil Optimal

Di bidang tata kelola pemerintahan, Gubernur mendorong transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN diharapkan semakin profesional, inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Perubahan budaya kerja ini krusial untuk mendukung visi pembangunan daerah.

Setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus menghasilkan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Efisiensi penggunaan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Perangkat daerah diminta untuk terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program. Tujuannya adalah memastikan sasaran pembangunan tercapai secara optimal dan memberikan dampak maksimal.

Gubernur Ria Norsan mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar memanfaatkan momentum semester kedua tahun 2026. Momentum ini harus digunakan untuk mempercepat pelaksanaan seluruh program prioritas daerah. Dengan kolaborasi kuat dan komitmen bersama, visi pembangunan Kalimantan Barat diyakini dapat terwujud.

Sumber: AntaraNews