otonomi daerah

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan **Pembentukan Provinsi Kapuas Raya** adalah kebutuhan mendesak demi efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah yang luas ini.

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendorong penguatan kelembagaan DPRD melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi pengawasan pemerintah daerah yang lebih efektif. Simak urgensi dan dampaknya bagi tata kelola pe...

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengusulkan **Revisi UU Pemda** Nomor 23 Tahun 2014 demi memperkuat otonomi daerah dan kapasitas fiskal, vital untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

Ia menyebut tiga poin penting menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program nasional.

Penilaian ini mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, berdasarkan laporan dan indikator kinerja pemerintah daerah secara nasional.

Pemkab Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan masuk jajaran tujuh terbaik nasional dalam Evaluasi LPPD 2024, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik prima.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya menciptakan iklim kompetitif kepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah, yang krusial bagi capaian nasional.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Astacita, delapan misi utama pembangunan nasional, serta pemerataan pembangunan. Simak selengkapnya komitmen Pemprov Jatim.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat realisasi Dana Transfer Daerah (TKD) tertinggi di lingkup KPPN Tanjung hingga Maret 2026, menunjukkan efisiensi penyaluran dana desa yang signifikan.

Pemerintah Kabupaten Sleman sukses menggelar Rakor Pemkab Sleman Kemendagri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memastikan penyajian data yang akurat, menarik perhatian pembaca.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta instruksikan OPD sajikan data akurat untuk LPPD Bangli 2025. Tujuannya, raih peringkat tertinggi EPPD 2024 dan penuhi kewajiban konstitusional.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) di Jayapura, langkah strategis untuk memperkuat otonomi daerah dan kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memperkuat pengamanan aset daerah, khususnya aset tanah, guna mendukung kelancaran pembangunan dan mencegah persoalan hukum di masa depan. Langkah ini menjadi prioritas mengingat minimnya kepemilikan aset daerah sejak.

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat menyatakan dukungan 1.000% untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya, melihatnya sebagai solusi pemerataan pembangunan dan percepatan ekonomi di wilayah pedalaman yang luas.

Muskomwil II Apeksi Sumbagsel akan digelar di Kota Jambi, membahas efisiensi anggaran daerah serta program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), menarik perhatian para Wali Kota se-Sumbagsel.

Badan Pengkajian MPR menggelar FGD membahas isu krusial seputar Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi menyoroti relevansi UUD 1945, dualisme desa, hingga ongkos politik Pilkada, serta urgensi kemauan politik.

Anggota DPR RI mengusulkan resentralisasi pendidikan untuk mengatasi kesenjangan mutu. Langkah ini diharapkan memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh Indonesia.