Otonomi Daerah

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat menyatakan dukungan 1.000% untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya, melihatnya sebagai solusi pemerataan pembangunan dan percepatan ekonomi di wilayah pedalaman yang luas.

Muskomwil II Apeksi Sumbagsel akan digelar di Kota Jambi, membahas efisiensi anggaran daerah serta program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), menarik perhatian para Wali Kota se-Sumbagsel.

Badan Pengkajian MPR menggelar FGD membahas isu krusial seputar Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi menyoroti relevansi UUD 1945, dualisme desa, hingga ongkos politik Pilkada, serta urgensi kemauan politik.

Anggota DPR RI mengusulkan resentralisasi pendidikan untuk mengatasi kesenjangan mutu. Langkah ini diharapkan memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kewajiban pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Simak dasar hukum dukungan pemda terhadap PSN dan sanksi bagi yang tidak patuh.

Guru Besar UGM Prof. Gabriel Lele mendesak evaluasi mendalam terhadap skema belanja prioritas daerah menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD), mengungkap inkonsistensi kebijakan pusat yang membebani daerah.

Badan Pengkajian MPR RI menilai pelaksanaan Otonomi Daerah belum optimal karena menghadapi tantangan serius, mulai dari tarik-menarik kewenangan hingga biaya politik pilkada yang tinggi. Apa saja persoalannya?

Pemerintah Kabupaten Subang berencana melakukan pemekaran desa Subang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Mengapa jumlah desa di Subang masih sedikit?

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar keberatan kepala daerah atas Pemotongan TKD oleh Kemenkeu, mengungkap dampak ganda dan usulan perubahan sistem pemilihan.

Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat & daerah semakin kuat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta