Indonesia Dorong Kerja Sama Regional Hadapi Krisis Iklim di Forum PBB ESCAP Asia Pasifik

Indonesia mengambil peran sentral dalam mendorong Kerja Sama Regional Hadapi Krisis Iklim di Sidang Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik.

Indonesia secara aktif mendorong kolaborasi regional untuk mengatasi krisis iklim yang semakin mendesak. Delegasi Republik Indonesia, dipimpin oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, hadir dalam Sidang ke-9 Committee on Environment and Development (CED9) ESCAP. Forum tingkat menteri ini berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 4 Juli 2026.

Partisipasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Tujuannya adalah membangun ketahanan regional melalui upaya perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang selaras. Inisiatif ini merupakan langkah strategis Indonesia di kancah internasional.

Melalui forum ini, Indonesia berbagi pengalaman serta mendorong kebijakan terintegrasi. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global secara kolektif.

Peran Aktif Indonesia dalam Kolaborasi Regional Hadapi Krisis Iklim

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan. Ia menekankan, "Hanya melalui kerja sama regional yang lebih kuat kita dapat membangun kawasan Asia Pasifik yang tangguh dan berkelanjutan," ujar Diaz dalam keterangan resmi di Jakarta.

Indonesia juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan terintegrasi. Upaya nasional ini mencakup restorasi ekosistem penting seperti mangrove dan lahan gambut. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia.

Selain itu, Indonesia mengembangkan inisiatif ekonomi sirkular dan ekonomi biru sebagai solusi inovatif untuk pembangunan. Negara juga memperkuat pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim berbasis komunitas juga menjadi prioritas utama.

Agenda Strategis dan Partisipasi Multilateral

Sidang CED9 diikuti oleh 52 negara anggota ESCAP, menunjukkan skala dan pentingnya forum ini dalam Kerja Sama Regional Hadapi Krisis Iklim. Sebanyak 11 menteri dan wakil menteri dari berbagai negara turut hadir, termasuk Bangladesh, Fiji, Maladewa, Nepal, Kepulauan Solomon, Thailand, Jepang, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, dan Indonesia. Diskusi mencakup berbagai isu strategis yang relevan.

Isu-isu yang dibahas meliputi peningkatan kualitas udara dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Forum ini juga fokus pada penguatan kebijakan yang mengintegrasikan agenda lingkungan hidup dan pembangunan. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik dalam menghadapi tantangan lingkungan global.

Indonesia turut berpartisipasi dalam acara terkait bertajuk "Accelerating Integrated Climate Action in Asia and the Pacific: Regional Cooperation for Blue Carbon Finance". Acara ini diselenggarakan pada 2–3 Juli 2026. Dalam forum tersebut, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan pengalaman Indonesia.

KKP berbagi praktik terbaik dalam mengembangkan pembiayaan karbon biru (blue carbon finance) sebagai salah satu instrumen pendukung aksi iklim berbasis ekosistem pesisir dan laut. Ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap solusi inovatif.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasifik

Delegasi Indonesia, yang terdiri dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta KBRI Bangkok, memanfaatkan rangkaian forum ini. Tujuannya adalah memperkuat kerja sama regional dan mendorong kebijakan pembangunan yang terintegrasi. Mereka juga berbagi pengalaman Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengalaman tersebut mencakup pembangunan berkelanjutan yang telah diterapkan di dalam negeri. Sidang CED9 berhasil mengadopsi dua dokumen utama yang akan menjadi panduan bagi negara-negara anggota. Dokumen ini adalah "Ministerial Declaration on Environment and Development in Asia and the Pacific 2026".

Dokumen kedua adalah "Regional Programme of Action on Advancing Synergies for Sustainable Development in Asia and the Pacific". Kedua dokumen ini diharapkan menjadi arah bersama bagi penguatan kerja sama lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik. Ini menandai langkah maju dalam upaya kolektif regional untuk Kerja Sama Regional Hadapi Krisis Iklim.

Sumber: AntaraNews