Gubernur Kalbar Dukung Penuh Pembentukan Provinsi Kapuas Raya untuk Pemerataan Pembangunan

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya. Pernyataan ini disampaikan saat membuka seminar penyusunan kajian akademis di Pendopo Bupati Sintang, menekankan urgensi pemekaran wilayah.

Dukungan tersebut didasari oleh kondisi geografis Kalimantan Barat yang sangat luas dan kompleks, termasuk wilayah perbatasan negara sepanjang 924 kilometer. Pemekaran diharapkan dapat mengatasi tantangan pembangunan serta mempercepat kemajuan daerah.

Ria Norsan juga mengungkapkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya telah berlangsung sejak kepemimpinan gubernur sebelumnya. Kini, harapan besar diletakkan agar rencana ini dapat terwujud di masa jabatannya.

Dukungan Kuat dari Pemerintah Provinsi Kalbar

Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa dukungan terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak hanya bersifat politis, melainkan juga disertai komitmen anggaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menandatangani kesiapan pembiayaan untuk mendukung operasional provinsi baru tersebut selama tiga tahun pertama.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kalbar dalam mewujudkan pemekaran, meskipun prosesnya memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat. Ria Norsan bahkan menyatakan, "Saya selaku gubernur tidak hanya mendukung 100 persen, tetapi 1.000 persen agar Provinsi Kapuas Raya benar-benar terwujud."

Persetujuan bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Aloysius, juga telah ditandatangani. Langkah ini menjadi bukti nyata keselarasan antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dalam mendorong agenda strategis ini.

Urgensi Pemekaran untuk Pemerataan Pembangunan

Ria Norsan menjelaskan bahwa pemekaran wilayah menjadi kebutuhan mendesak mengingat luasnya Kalimantan Barat yang mencakup 12 kabupaten dan dua kota. Kondisi ini menyulitkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah.

Pemekaran menjadi dua provinsi, yakni Kalimantan Barat dan Kapuas Raya, diharapkan dapat menciptakan fokus pembangunan yang lebih spesifik. Kalimantan Barat akan lebih berkonsentrasi pada pengembangan wilayah pesisir, sedangkan Provinsi Kapuas Raya diarahkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman.

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan antara daerah pesisir dan pedalaman. Dengan adanya dua entitas provinsi, diharapkan alokasi sumber daya dan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Strategi Menghadapi Moratorium dan Peran Akademisi

Meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru, Gubernur Ria Norsan melihat adanya peluang. Ia berkaca pada kebijakan pemekaran wilayah Papua yang menunjukkan fleksibilitas pemerintah pusat dalam kasus-kasus tertentu.

Untuk itu, Ria Norsan mendorong para akademisi untuk menyusun kajian akademis yang komprehensif, objektif, dan memiliki argumentasi kuat. "Tolong disiapkan kajian akademisnya secara matang dan rasional agar dapat diterima oleh pemerintah pusat," katanya.

Kajian akademis yang solid diharapkan dapat menjadi dasar kuat untuk meyakinkan pemerintah pusat agar memberikan pengecualian bagi pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan ilmiah dalam proses advokasi pemekaran.

Kolaborasi Lintas Daerah dan Masyarakat Sipil

Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, selaku tuan rumah seminar, mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Kalbar dan Ketua DPD RI Daud Yordan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan keselarasan komunikasi politik antar daerah.

Menurut Bupati Sintang, "Antara gendang dan tari harus seirama. Kepentingan kita harus sama agar administrasi yang sudah lengkap tidak gugur." Pernyataan ini menyoroti perlunya koordinasi yang erat agar upaya pembentukan provinsi baru tidak terhambat oleh perbedaan pandangan.

Peran masyarakat sipil juga sangat diapresiasi, terutama alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang menjadi penyelenggara seminar. Seluruh pembiayaan seminar murni dari inisiatif dan dana alumni, bukan APBD, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung agenda ini.

Sumber: AntaraNews