Gerakan Indonesia Asri: KLH/BPLH Orkes Keadilan Iklim, Atasi Krisis Planet Tiga Kali Lipat

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mengorkestrasi Gerakan Indonesia Asri, sebuah langkah strategis nasional untuk mewujudkan keadilan iklim dan mengatasi krisis planet tiga kali lipat, mendorong partisipasi publik dari lingkup terkecil.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) secara resmi mengorkestrasi Gerakan Indonesia Asri sebagai inisiatif strategis nasional. Gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan iklim dan mengatasi krisis planet tiga kali lipat yang mengancam keberlanjutan bumi. Inisiatif ini merupakan manifestasi konkret dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong keterlibatan publik secara kolektif.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat menegaskan bahwa Gerakan Indonesia Asri adalah panggilan untuk merenung dan mengubah cara interaksi dengan alam. Hal ini penting demi memitigasi bencana hidrometeorologi serta mencapai komitmen Paris Agreement. Pernyataan ini disampaikan dalam acara puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertajuk "Gerakan Indonesia Asri: Saatnya Bekerja Untuk Keadilan Iklim".

Acara tersebut berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, pada hari Sabtu, 6 Juni. Gerakan ini dirancang untuk memastikan Indonesia dapat menghadapi tantangan perubahan iklim. Selain itu, juga untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Komitmen Indonesia dalam Keadilan Iklim Global

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, menegaskan kembali komitmennya terhadap Paris Agreement. Komitmen ini bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global sedekat mungkin pada batas 1,5 derajat Celcius. Hal ini merupakan upaya krusial dalam mitigasi perubahan iklim global.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Second NDC 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui usaha sendiri. Target ini dapat meningkat menjadi 43,2 persen dengan dukungan internasional. Selain itu, strategi jangka panjang juga telah disusun untuk mencapai tujuan tersebut.

Jumhur Hidayat menekankan pentingnya komitmen ini mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang berisiko tinggi terhadap kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Gerakan Indonesia Asri dan Penanganan Sampah Nasional

Selain penguatan tata kelola karbon, Gerakan Indonesia Asri juga berfokus pada upaya memangkas emisi gas metana. Emisi ini berasal dari 51 juta ton sampah tahunan nasional. Gerakan ini mendorong penegakan budaya baru, yaitu kewajiban memilah sampah organik dan anorganik langsung dari skala rumah tangga.

Menteri Jumhur Hidayat mengungkapkan bahwa persoalan sampah menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi perubahan iklim. "Di tengah tantangan ini, persoalan sampah menjadi bagian yang mempengaruhi perubahan iklim. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun. Namun 74 persen masih belum terkelola secara optimal. Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metan, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan. Kejahatan emisi gas metan itu bisa lebih dari 30 kali karbon dioksida (CO2). Karena itu kita harus pastikan gerakan untuk menyelesaikan masalah sampah bisa tuntas setuntas-tuntasnya," ungkapnya.

Upaya ini diharapkan dapat secara drastis mengurangi kontribusi sampah terhadap emisi gas rumah kaca. Pemilahan sampah di sumbernya menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut. Edukasi dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam Gerakan Indonesia Asri ini.

Sinergi Lintas Sektor dan Langkah Hukum Mendukung Gerakan

Sebagai langkah hukum untuk mendukung orkestrasi keadilan iklim, pemerintah tengah mematangkan draf Undang-Undang Keadilan Iklim. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat dan warga lokal. Tujuannya agar mereka menerima manfaat ekonomi terbesar dari pasar perdagangan karbon nasional.

Ketua Panitia Pelaksana Gerakan Indonesia Asri Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Rasio Ridho Sani, melaporkan bahwa komitmen hijau ini digulirkan secara serentak. Kegiatan dilakukan secara luring dan daring, melibatkan 10.141 pejuang lingkungan. Mereka terdiri dari jajaran Dasawisma, petugas kebersihan regional Jabodetabek, komunitas pemulung, hingga Pramuka Saka Kalpataru.

Aksi lapangan di Bumi Perkemahan Cibubur turut dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wamen LH Diaz Hendropriyono, Wamenkop Farida Farichah, serta Duta Besar Slovakia Untuk Indonesia Thomas Ferko. Sinergi lintas sektor ini diperkuat oleh kehadiran kepala daerah seperti Wali Kota Tangerang H. Sahrudin, Pj Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihoe, Wakil Wali Kota Bogor Zaenal Muttaqin, serta Wali Kota Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

Untuk mengoptimalkan sebaran program di tingkat tapak, Menteri Lingkungan Hidup/BPLH bersama jajaran kabinet melakukan komunikasi virtual dengan enam gubernur dan Kepala Otorita IKN. Kegiatan ini diikuti dengan pembagian sarana pilah sampah dan penanaman simbolis menuju target dua miliar pohon nasional. Orkestrasi pemulihan lingkungan ini akan dilengkapi dengan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference pada 11-13 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center. Acara ini bertujuan untuk mentransfer teknologi hijau terbaik dan menjadi stimulus pencapaian target emisi menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber: AntaraNews