Greenpeace Dorong Perdagangan Karbon sebagai Kunci Pendanaan Penyelamatan Hutan di Indonesia

Makassar, 08/11 – Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengemukakan pentingnya peran perdagangan karbon sebagai salah satu mekanisme pendanaan utama. Ini bertujuan untuk mendukung inisiatif energi hijau dan upaya penyelamatan hutan di Indonesia secara berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan persnya di Makassar pada hari Sabtu.

Menurut Leonard, pemerintah Indonesia harus segera melakukan perubahan fundamental dalam kebijakan iklimnya. Perubahan ini krusial agar masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dapat merasakan manfaat nyata dari pendanaan iklim yang berkeadilan dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi manfaat.

Salah satu perubahan fundamental yang ditekankan adalah penghentian praktik pelolosan industri ekstraktif yang merusak lingkungan. Selain itu, pemerintah juga harus menghentikan pelanggengan deforestasi secara terencana, yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan hutan di berbagai wilayah.

Komitmen global untuk menjaga suhu bumi agar tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius per tahun menghadapi tantangan serius. Leonard Simanjuntak menegaskan bahwa kegagalan negara-negara dalam memenuhi komitmen ini memerlukan respons cepat dan fundamental. Dunia membutuhkan perubahan paradigma untuk membatasi besaran dan durasi lonjakan kenaikan suhu bumi, serta segera menurunkannya ke tingkat yang aman.

Perdagangan karbon dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan ini, namun harus diiringi dengan kebijakan yang pro-lingkungan dan pro-masyarakat. Perubahan ini tidak hanya tentang pendanaan, tetapi juga tentang keadilan iklim. Masyarakat adat, yang seringkali menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan, harus menjadi penerima manfaat utama dari skema pendanaan ini.

Tanpa perubahan mendasar, upaya penyelamatan hutan dan transisi energi hijau akan sulit terwujud. Hal ini akan berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, langkah konkret dari pemerintah sangat dinantikan.

Besaran pendanaan iklim yang tersedia saat ini masih dianggap terlalu kecil, menunjukkan kurangnya keseriusan negara-negara maju dalam membayar utang iklim mereka kepada negara-negara berkembang. Ironisnya, pada saat yang sama, praktik kolonialisme alam dan industri ekstraktif yang merusak hutan justru mendapatkan pendanaan yang lebih besar. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bima Yudhistira Adinegara, menambahkan bahwa jika praktik-praktik merusak ini terus dilanggengkan, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan kehilangan kesempatan emas. Kesempatan untuk tumbuh secara berkelanjutan dan membangun ekonomi yang restoratif akan terlewatkan. Indonesia seharusnya menuntut negara maju untuk membayar utang iklim mereka.

Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong sumber pendanaan domestik untuk bertransisi ke ekonomi restoratif. Ini berarti mengalihkan investasi dari sektor yang merusak lingkungan ke sektor yang mendukung pemulihan ekosistem dan keberlanjutan. Perdagangan karbon yang adil dan transparan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam transisi ini.

Pemerintah Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin dalam transisi menuju ekonomi restoratif. Dengan memanfaatkan potensi perdagangan karbon secara optimal dan berkeadilan, Indonesia dapat menarik investasi yang mendukung konservasi hutan dan pengembangan energi terbarukan. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk mengatasi akar masalah deforestasi dan dampak industri ekstraktif. Transparansi dalam pengelolaan dana dan partisipasi aktif masyarakat lokal adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap skema pendanaan iklim memberikan manfaat maksimal. Ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan iklim global.

Dengan demikian, perdagangan karbon bukan hanya sekadar mekanisme finansial, melainkan juga alat strategis untuk mewujudkan keadilan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret dan fundamental dari pemerintah akan menentukan apakah Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini atau justru terperangkap dalam praktik lama yang merugikan.

Sumber: AntaraNews