Indonesia Percepat Implementasi Karbon Biru, Pilar Utama Transisi Iklim Nasional

Indonesia memantapkan langkah dalam transisi iklim nasional dengan mempercepat penerapan Karbon Biru, potensi besar yang akan dibahas menjelang Konferensi Iklim COP31.

Indonesia kini semakin gencar mempercepat penerapan karbon biru sebagai pilar utama dalam transisi iklim nasional. Langkah strategis ini dilakukan menjelang Konferensi Iklim COP31 yang akan diselenggarakan di Antalya, Turkiye. Upaya ini juga seiring dengan penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Kedua Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Koswara, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan karbon biru. Kepemimpinan ini menuntut penyelarasan kelembagaan, kebijakan terintegrasi, dan mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi. Integrasi isu kelautan ke agenda iklim nasional dan global akan memperkuat diplomasi iklim kelautan Indonesia di forum internasional.

Negara kepulauan ini merupakan rumah bagi sekitar 17 persen ekosistem karbon biru global, meliputi mangrove, lamun, dan rawa payau. Dengan wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional, potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 triliun dolar AS.

Potensi dan Kedudukan Strategis Karbon Biru Indonesia

Indonesia memegang peranan krusial dalam ekosistem karbon biru dunia, menjadi rumah bagi sekitar 17 persen dari total ekosistem tersebut. Ekosistem ini mencakup area vital seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa payau yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap karbon dioksida. Potensi besar ini menjadikan karbon biru sebagai aset penting bagi upaya mitigasi perubahan iklim global.

Dengan luas wilayah laut yang mendominasi hampir tiga perempat dari total wilayah nasional, Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar. Diperkirakan nilai ekonomi dari sektor ini dapat mencapai 1,3 triliun dolar AS. Angka ini menunjukkan bahwa pengembangan karbon biru tidak hanya berkontribusi pada lingkungan, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif mendorong pemanfaatan potensi ini. Melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, KKP menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam pengembangan karbon biru global dapat terwujud. Hal ini memerlukan penyelarasan kelembagaan, kebijakan yang terintegrasi, serta mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi secara efektif.

Sinergi Kebijakan Karbon Biru dengan Target Iklim Nasional

Kebijakan karbon biru yang diterapkan Indonesia harus selaras dengan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Kedua. Penyelarasan ini krusial untuk memastikan bahwa kontribusi karbon biru dapat diukur dan akuntabel terhadap target penurunan emisi nasional. Target penurunan emisi Indonesia adalah 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ary Sudjianto, menekankan pentingnya langkah ini. Keterukuran dan akuntabilitas menjadi kunci agar upaya penurunan emisi melalui karbon biru benar-benar efektif dan diakui secara global. Ini juga mendukung kredibilitas Indonesia di mata dunia dalam menghadapi krisis iklim.

Integrasi isu kelautan ke dalam agenda iklim nasional dan global merupakan strategi penting. Dengan demikian, diplomasi iklim kelautan Indonesia di berbagai forum internasional dapat diperkuat. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk tidak hanya mencapai target domestik, tetapi juga memainkan peran yang lebih besar dalam solusi iklim global.

Tantangan dan Peta Jalan Implementasi Karbon Biru

KKP telah mengambil langkah konkret untuk mempercepat penerapan karbon biru melalui penyelenggaraan Ocean Climate Dialogue 2026. Forum ini, yang bekerja sama dengan ClimateWorks Centre dan The Conversation Indonesia, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menyelaraskan sains, tata kelola, pengetahuan akar rumput, serta regulasi dan instrumen keuangan.

Diskusi panel dalam dialog tersebut menyoroti adanya kesenjangan antara ketersediaan data ilmiah dan kesiapan proyek karbon biru di lapangan. Lembaga keuangan dan mitra pembangunan menggarisbawahi perlunya landasan sains yang kuat, kepastian regulasi, serta instrumen pembiayaan yang sesuai. Faktor-faktor ini sangat penting untuk menarik investasi dan meningkatkan skala proyek karbon biru.

Para perencana nasional juga menyuarakan kebutuhan akan peta jalan yang jelas. Peta jalan ini diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan, pembiayaan, dan implementasi di berbagai level pemerintahan. Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut, kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru diharapkan menjadi penggerak strategis untuk pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews