Indonesia dan Jepang Perkuat Kerja Sama Perdagangan Karbon di COP30

Menteri Lingkungan Hidup Indonesia bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang di COP30 untuk melanjutkan kesepakatan bilateral dalam kerja sama perdagangan karbon, demi mencapai target iklim global.

Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, DOI Kentaro. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang diselenggarakan di Belém, Brasil, pada Jumat (14/11) waktu setempat. Keduanya sepakat untuk memperkuat kelanjutan kerja sama bilateral dalam skema perdagangan kredit karbon.

Kesepakatan ini berfokus pada upaya operasionalisasi Pasal 6.2 Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) atau CO2 ekuivalen. Langkah strategis ini sejalan dengan peraturan domestik Indonesia, khususnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang mengatur mengenai pencapaian target iklim nasional. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Selain membahas kelanjutan perdagangan karbon, kedua belah pihak juga menginisiasi kolaborasi yang lebih luas terkait implementasi penanganan perubahan iklim. Kolaborasi ini mencakup pengembangan sistem dan mekanisme yang diperlukan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat dan efektif antara Indonesia dan Jepang di masa depan.

Memperkuat Komitmen Pengurangan Emisi Melalui Perdagangan Karbon

Pemerintah Indonesia dan Jepang menegaskan kembali komitmen mereka untuk melanjutkan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dalam kerangka kerja sama perdagangan kredit karbon. MRA ini merupakan landasan penting bagi implementasi Pasal 6.2 Perjanjian Paris, yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai target iklim mereka melalui transfer hasil mitigasi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, "Kita sepakat untuk meneruskan MRA pada upaya-upaya pencapaian operasional dari article 6.2 dengan target-target kerja sama pengurangan emisi gas rumah kaca atau CO2 ekuivalen seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025."

Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada perdagangan karbon, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kolaborasi lain dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini termasuk pembangunan sistem dan implementasi kebijakan yang mendukung pengurangan emisi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon di kedua negara.

Kolaborasi antara Indonesia dan Jepang ini menjadi contoh nyata bagaimana negara-negara dapat bekerja sama lintas batas untuk mencapai tujuan lingkungan global. Dengan memanfaatkan mekanisme pasar karbon, kedua negara berupaya menciptakan insentif ekonomi untuk investasi dalam proyek-proyek yang mengurangi emisi GRK. Ini merupakan langkah progresif dalam upaya kolektif global untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah ambang batas kritis.

Mekanisme Pengakuan Sistem Kredit Karbon Kedua Negara

MRA, atau Mutual Recognition Arrangement, merupakan kesepakatan bilateral yang fundamental untuk kerja sama perdagangan kredit karbon antara Indonesia dan Jepang. Kesepakatan ini mengakui kesetaraan sistem kredit karbon yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dengan demikian, perdagangan karbon internasional dapat difasilitasi secara lebih efisien, membantu kedua negara mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) mereka.

Indonesia telah mengembangkan sistem sertifikasi pengurangan emisi GRK yang dikenal sebagai Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI). Di sisi lain, Jepang memiliki mekanismenya sendiri yang disebut Joint Crediting Mechanism (JCM). Melalui MRA, kedua sistem ini diakui secara setara, memungkinkan transfer kredit karbon antar negara tanpa hambatan birokrasi yang berarti.

Penandatanganan MRA antara Indonesia dan Jepang sendiri telah dilakukan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) pada tahun 2024. Kesepakatan ini menandai tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara di bidang lingkungan. Prinsip pengakuan kesetaraan sistem ini menjadi kunci utama dalam memastikan transparansi dan integritas pasar karbon yang akan dibangun.

Sumber: AntaraNews