Kemenhut Intensifkan Pelestarian Mangrove Papua, Benteng Terakhir Paru-Paru Dunia

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) gencar melakukan pelestarian mangrove di Tanah Papua, yang vital sebagai paru-paru dunia dan benteng alami. Upaya Pelestarian Mangrove Papua ini menjaga keseimbangan lingkungan global.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengambil langkah serius dalam mengintensifkan upaya pelestarian hutan mangrove di Tanah Papua. Kawasan ini diakui sebagai salah satu benteng terakhir paru-paru dunia, memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan global. Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi ekosistem vital yang memiliki dampak signifikan terhadap iklim dan keanekaragaman hayati.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mamberamo-Kemenhut, Dewi Irma Haktisari, di Nabire, pada Sabtu (23/5), mengungkapkan pentingnya langkah ini. Beliau menjelaskan bahwa luas mangrove di Tanah Papua mencapai sekitar 1,5 juta hektare, atau sekitar 45 persen dari total mangrove Indonesia yang seluas 3,4 juta hektare. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terbesar di dunia.

Keberadaan hutan mangrove ini sangat vital karena kemampuannya menghasilkan oksigen lima kali lebih besar dibandingkan hutan daratan. Selain itu, mangrove juga terbukti lebih efektif dalam menahan abrasi dan tsunami dibandingkan dengan bangunan pemecah ombak buatan manusia. Kemampuan unik ini menjadikan mangrove sebagai aset lingkungan yang tak ternilai.

Peran Krusial Mangrove sebagai Penopang Lingkungan Global

Hutan mangrove di Papua memegang peranan penting sebagai penopang lingkungan global, terutama dalam mitigasi perubahan iklim. Kemampuan luar biasa mangrove dalam menyerap karbon dan menghasilkan oksigen menjadikannya "paru-paru dunia" yang tak tergantikan. Ekosistem ini berkontribusi besar terhadap kualitas udara global dan stabilitas iklim.

Dewi Irma Haktisari menegaskan bahwa mangrove memiliki kapasitas tiga kali lebih besar dalam menahan abrasi dan tsunami dibandingkan struktur buatan manusia. Fungsi perlindungan alami ini sangat berarti bagi wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana alam. Pelestarian mangrove Papua menjadi investasi jangka panjang untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Selain manfaat ekologis, Kemenhut juga berharap dapat mengembangkan perdagangan karbon (carbon trade) dari pelestarian hutan mangrove ini. Melalui skema ini, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi langsung dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ini akan menciptakan insentif kuat bagi komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam konservasi.

Potensi Ekonomi dan Konservasi di Papua Tengah

Fokus pengelolaan mangrove saat ini juga diarahkan ke Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire dan Mimika. Meskipun memiliki luas sekitar 281 ribu hektare, kawasan mangrove di wilayah ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi mangrove di Papua Tengah masih sangat baik dan lebat, menunjukkan potensi besar yang belum tergarap.

Kondisi mangrove yang lebat ini menawarkan potensi besar di bidang perikanan dan pariwisata. Ekosistem mangrove menjadi habitat alami bagi berbagai biota laut seperti kepiting, kerang, dan ikan. Pengembangan berkelanjutan di sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menjelaskan bahwa pengelolaan mangrove dilakukan melalui sistem zonasi. Sistem ini membagi kawasan menjadi area perlindungan dan area pemanfaatan, memastikan keseimbangan antara konservasi dan ekonomi. Pemanfaatan mangrove di Papua umumnya terbatas pada pengembangan wisata dan tambak perikanan.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pelestarian Mangrove

Pengelolaan kawasan mangrove memerlukan pendekatan kolaboratif antar lembaga pemerintah. Yan Richard Pugu menambahkan bahwa pengelolaan ini dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kolaborasi ini penting karena tidak seluruh kawasan mangrove berada di dalam wilayah hutan, sebagian juga masuk dalam yurisdiksi kelautan.

Pembatasan pemanfaatan untuk perikanan, sekitar 10 hingga 20 persen dari luasan mangrove, menunjukkan komitmen terhadap konservasi. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove. Sinergi antara Kemenhut dan KKP menjadi kunci keberhasilan upaya pelestarian ini.

Upaya pelestarian mangrove Papua ini tidak hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan komunitas lokal dan mengembangkan potensi ekonomi berkelanjutan, pelestarian mangrove dapat berjalan efektif. Hal ini menciptakan model konservasi yang holistik dan inklusif.

Sumber: AntaraNews