KKP Susun Baseline Lamun: Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola Karbon Biru Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah progresif dengan menyusun data dasar emisi lamun, fondasi penting dalam memperkuat tata kelola karbon biru Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar menyusun data informasi dasar atau baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya KKP untuk memperkuat tata kelola karbon biru nasional dan kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim global. Inisiatif ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi kebijakan mitigasi perubahan iklim di masa depan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa penetapan baseline emisi lamun merupakan fondasi awal yang krusial dalam memperkuat pengelolaan karbon biru nasional. Data yang akurat akan mempermudah perumusan kebijakan yang tepat guna. Kebijakan ini tidak hanya akan mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Ekosistem lamun, bersama dengan mangrove dan terumbu karang, dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penetapan baseline ini sangat penting untuk memahami kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang dapat dihasilkan apabila ekosistem tersebut mengalami perubahan atau gangguan. Ini adalah langkah proaktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut.

Fondasi Penting Tata Kelola Karbon Biru

Penyusunan baseline emisi lamun menjadi pijakan awal yang fundamental untuk pengembangan sistem karbon biru di sektor kelautan dan perikanan. Koswara menjelaskan bahwa data ini akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Upaya ini sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional yang telah ditetapkan.

Ekosistem lamun memiliki peran vital sebagai penyerap dan penyimpan karbon alami yang sangat efektif. Kemampuannya dalam mengunci karbon menjadikannya komponen kunci dalam strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam, yang dikenal sebagai karbon biru. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan ekosistem lamun akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya global dalam menekan laju pemanasan global.

Penetapan baseline ini memungkinkan KKP untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon yang tersimpan dalam ekosistem lamun. Selain itu, data ini juga akan membantu mengidentifikasi potensi emisi yang mungkin timbul akibat gangguan atau perubahan pada ekosistem tersebut. Pemahaman yang komprehensif ini akan memandu langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penguatan Metodologi dan Integrasi Data

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menambahkan bahwa penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan. Metodologi yang kuat akan memastikan akurasi dan kredibilitas data yang dihasilkan. Hal ini krusial untuk pelaporan yang transparan dan akuntabel.

KKP sebelumnya telah menyelenggarakan Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan. Workshop ini berfungsi sebagai forum untuk menyamakan metodologi dan memperkuat sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan. Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan dapat berkolaborasi untuk mencapai kesepahaman bersama.

Penyusunan metodologi dalam menetapkan baseline emisi lamun diharapkan dapat memperkuat tata kelola data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel. Integrasi data sangat ditekankan guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan secara transparan dan akuntabel. Data yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Potensi Ekonomi Biru Indonesia

Indonesia memiliki sekitar 17 persen ekosistem karbon biru dunia, yang mencakup mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Dengan wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional, ekonomi biru Indonesia diperkirakan bernilai 1,3 triliun dolar AS. Potensi ini menunjukkan betapa besarnya peran sektor kelautan bagi perekonomian nasional.

KKP meyakini bahwa cadangan karbon biru yang besar menjadikan Indonesia berpotensi memperoleh nilai ekonomi signifikan dari perdagangan karbon. KKP menargetkan proyek karbon biru dapat masuk ke pasar perdagangan karbon pada tahun 2027. Ini akan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan finansial dari upaya konservasi lingkungan.

Ekosistem lamun kini menjadi fokus percepatan karena belum masuk ke dalam dokumen nationally determined contribution (NDC) kedua. Penetapan baseline ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda penurunan emisi global. Dengan data yang lengkap, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya secara lebih konkret dalam mitigasi perubahan iklim.

Sumber: AntaraNews