Fakta Unik: Wamendagri Terpukau Kemajuan Pelayanan Publik Digital Makassar, Jadi Contoh Nasional?

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Pelayanan Publik Digital Makassar yang dinilai canggih dan transparan, akankah inovasi ini menjadi percontohan nasional?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto baru-baru ini menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan sistem pelayanan publik berbasis digital di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Apresiasi ini disampaikan setelah meninjau langsung berbagai fasilitas digital yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar. Sistem ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang cepat dan transparan bagi warganya.

Kunjungan Wamendagri tersebut berpusat di Command Center yang berlokasi di lantai tujuh Gedung Makassar Government Center (MGC). Di sana, Bima Arya mengamati secara langsung bagaimana data aduan masyarakat diproses dan ditindaklanjuti. Kecepatan respons dan transparansi dalam penanganan aduan menjadi sorotan utama yang mendapatkan pujian.

Menurut Bima Arya, sistem digital yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Makassar ini merupakan bukti nyata transformasi birokrasi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan akuntabilitas dalam setiap layanan publik. Makassar diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam mengadopsi teknologi untuk pelayanan masyarakat.

Pusat Kendali Pelayanan Publik Digital Makassar

Command Center di Gedung Makassar Government Center (MGC) menjadi jantung dari sistem Pelayanan Publik Digital Makassar yang modern. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali utama untuk berbagai pelayanan publik dan pengelolaan aduan masyarakat. Wamendagri Bima Arya secara langsung menyaksikan bagaimana layar lebar menampilkan data aduan warga beserta status tindak lanjutnya.

“Command Center di lantai tujuh Gedung Makassar Government Center (MGC) ini menjadi pusat kendali pelayanan publik dan aduan masyarakat yang patut diapresiasi,” kata Bima Arya di Makassar, Sabtu. Sistem ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah berhasil menerapkan transformasi digital. Tujuannya adalah untuk merespons aduan masyarakat dengan cepat dan transparan.

Bima Arya menambahkan bahwa Kota Makassar adalah salah satu kota terdepan dalam digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik. “Kota Makassar ini salah satu kota dengan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang top! Keren sekali Pak Wali Kota bersama Kadis Kominfonya,” ujarnya. Pengakuan ini menegaskan posisi Makassar sebagai pionir dalam inovasi pelayanan berbasis teknologi.

Inovasi 'Emergency' Satu Atap dan Ekonomi Digital

Sistem digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar tidak hanya terbatas pada penanganan aduan. Menurut Bima Arya, ini akan menjadi proyek percontohan nasional untuk sistem 'emergency' satu atap di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan darurat dan aduan publik dalam satu platform digital yang terpadu.

Selain Command Center, Wamendagri juga meninjau Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di gedung yang sama. Keberadaan MGC, menurutnya, tidak hanya sebagai pusat pelayanan publik tetapi juga sebagai pusat pengawasan kota dan pengembangan inovasi ekonomi digital. Ini menunjukkan visi Makassar yang komprehensif dalam memanfaatkan teknologi.

Integrasi layanan darurat dan pengembangan ekonomi digital melalui MarVec mencerminkan upaya Pemkot Makassar dalam menciptakan ekosistem kota cerdas. Dengan demikian, warga dapat merasakan manfaat teknologi secara langsung. Inovasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

LONTARA+ dan Dampak Positif Digitalisasi

Salah satu pilar utama Pelayanan Publik Digital Makassar adalah aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+). Aplikasi ini memungkinkan warga mengakses berbagai kebutuhan layanan secara mudah dan cepat. Mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, hingga informasi lowongan kerja, semua tersedia dalam satu genggaman.

LONTARA+ juga menyediakan layanan tanggap darurat, memastikan warga mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam situasi mendesak. Kecepatan respons sistem ini terbukti efektif, bahkan untuk kasus-kasus sensitif. “Hari ini saja, laporan-laporan masuk bisa langsung ditindaklanjuti. Bahkan ada laporan tentang ASN yang baru diterima P3K tapi berubah sikap, langsung bisa dipantau lewat sistem ini,” ungkap Bima Arya.

Makassar termasuk dalam empat kota dengan digitalisasi birokrasi terbaik di Indonesia, sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Bima Arya berharap inovasi digital ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Tujuannya adalah untuk membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan melayani masyarakat dengan sentuhan teknologi modern. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap data aduan warga.

Sumber: AntaraNews