Sentralisasi Server Pemkot Makassar: Hemat Anggaran Rp30 Miliar dan Tingkatkan Layanan Publik

Pemerintah Kota Makassar berpotensi menghemat anggaran hingga Rp30 miliar per tahun melalui kebijakan sentralisasi server di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Penghematan Anggaran Fantastis Melalui Sentralisasi Server

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah strategis yang berpotensi menciptakan penghematan anggaran signifikan. Kebijakan sentralisasi server untuk seluruh layanan pemerintahan di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar diperkirakan mampu menghemat hingga Rp30 miliar setiap tahunnya. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada efisiensi finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta integrasi pelayanan publik secara menyeluruh.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa potensi penghematan sebesar Rp20–30 miliar per tahun ini dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan, sentralisasi server ini diharapkan justru akan meningkatkan kualitas dan integrasi pelayanan. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik di era digitalisasi.

Rapat Pembahasan Pengintegrasian Server IT dan Aplikasi SKPD di Makassar menjadi forum penting untuk membahas kebijakan ini. Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa sentralisasi server dan aplikasi di bawah Diskominfo akan menjamin keamanan data, kesinambungan layanan, serta keseragaman standar sistem di seluruh perangkat daerah. Langkah ini juga akan meminimalkan duplikasi aplikasi, menekan biaya operasional, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian sistem digital pemerintahan.

Peningkatan Kualitas dan Keamanan Layanan Publik

Integrasi server dan aplikasi merupakan kunci untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman bagi masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat bekerja secara lebih efisien dan akuntabel. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini, di mana sentralisasi di Diskominfo akan memastikan standar keamanan yang lebih seragam dan terkelola dengan baik.

Selain aspek keamanan, sentralisasi juga memungkinkan integrasi sistem yang lebih murah dan cepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat saling terhubung dan berbagi informasi secara efektif, tanpa hambatan teknis yang berarti. Risiko hukum dan potensi temuan audit terkait pengelolaan teknologi informasi juga dapat ditekan secara signifikan melalui penerapan sistem terpusat ini.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar untuk mewujudkan kota berstandar dunia, inklusif, aman, dan berkelanjutan, sebagaimana yang diemban oleh Diskominfo Kota Makassar. Komitmen untuk membangun performa kerja, infrastruktur, aplikasi, layanan, dan sistem keamanan berstandar dunia menjadi landasan utama dalam implementasi sentralisasi server ini.

Dukungan Terhadap Platform LONTARA+ sebagai Super Apps

Kebijakan integrasi server IT ini memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+). LONTARA+ dirancang sebagai Super Apps layanan publik yang akan menghubungkan seluruh layanan SKPD dalam satu platform bersama. Sentralisasi server akan menjadi tulang punggung teknis yang kuat bagi keberlangsungan dan efektivitas LONTARA+.

Munafri Arifuddin menekankan bahwa pengelolaan infrastruktur IT tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing SKPD tanpa tata kelola yang jelas. Secara regulasi nasional, pengelolaan sistem informasi pemerintahan harus berada dalam satu kerangka pemerintahan yang terkoordinasi. Oleh karena itu, integrasi ini bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga mandat regulasi.

Dengan adanya sentralisasi server, LONTARA+ akan mendapatkan dukungan infrastruktur yang solid, memungkinkan berbagai layanan publik terintegrasi dengan lancar. Ini akan mempermudah warga Makassar dalam mengakses berbagai layanan pemerintah hanya melalui satu aplikasi, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Komitmen seluruh SKPD untuk mendukung kebijakan ini sangat krusial agar LONTARA+ dapat berfungsi optimal.

Komitmen SKPD dan Pembagian Peran dalam Integrasi

Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung kebijakan sentralisasi server ini. Ia menyerukan agar seluruh SKPD meninggalkan pola kerja sektoral dalam pengelolaan teknologi informasi. Menurutnya, ini bukan hanya soal kewenangan, melainkan tentang pelayanan optimal kepada masyarakat. Semua pihak harus bergerak dalam satu sistem yang terpadu.

Namun, integrasi ini tidak berarti seluruh tanggung jawab pengelolaan IT diserahkan sepenuhnya kepada Diskominfo, sementara SKPD lepas tangan. Munafri menjelaskan bahwa dalam sistem terintegrasi, tetap ada pembagian peran yang jelas antara Diskominfo dan masing-masing SKPD. Diskominfo akan berperan sebagai koordinator dan penyedia infrastruktur utama, sementara SKPD tetap memiliki tanggung jawab atas aplikasi dan data spesifik mereka.

Efisiensi hanya dapat dicapai jika seluruh pihak bekerja secara rapi dan taat terhadap tata kelola yang telah disepakati bersama. Pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang baik akan memastikan bahwa tujuan penghematan anggaran dan peningkatan kualitas layanan dapat tercapai maksimal. Hal ini juga akan meminimalkan potensi konflik dan memastikan kelancaran operasional sistem IT pemerintahan Kota Makassar.

Sumber: AntaraNews