Fakta Unik: Ketua DPRD NTB Siap Penuhi Panggilan Polisi Terkait Pembakaran Gedung

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan siap penuhi panggilan polisi terkait pembakaran gedung. Apa saja yang akan diungkap dalam pemeriksaan ini?

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Panggilan ini berkaitan erat dengan penanganan insiden pembakaran serta penjarahan gedung dewan yang terjadi pada aksi unjuk rasa Sabtu (30/8) lalu di Mataram. Pernyataan tersebut disampaikan Isvie usai memimpin Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB.

Meskipun telah menyatakan kesiapan, Isvie Rupaeda secara pribadi mengaku belum menerima surat panggilan resmi dari Polresta Mataram. Ia menekankan bahwa dirinya tidak ingin berandai-andai mengenai isi surat tersebut sebelum menerimanya secara langsung. Namun, pada intinya, komitmen untuk kooperatif dengan proses hukum tetap menjadi prioritas utama bagi Ketua DPRD NTB.

Kepolisian Resor Kota Mataram sebelumnya telah mengonfirmasi rencana pemanggilan Ketua DPRD NTB tersebut sebagai bagian dari penyelidikan. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan penting guna menentukan status penanganan perkara. Langkah ini menjadi krusial dalam upaya mengungkap fakta di balik peristiwa perusakan fasilitas publik yang menghebohkan tersebut.

Kronologi Panggilan dan Kesiapan Ketua DPRD

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan kembali kesiapannya untuk memenuhi panggilan polisi terkait insiden pembakaran gedung dewan. Pernyataan ini disampaikan setelah agenda Rapat Paripurna DPRD NTB. Ia menekankan bahwa meskipun belum menerima surat resmi, komitmen untuk hadir dan memberikan keterangan tetap kuat.

Kepala Satreskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, mengonfirmasi bahwa pemanggilan Ketua DPRD NTB dijadwalkan pada Senin (8/9). Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan awal yang telah dilakukan. Polisi membutuhkan keterangan dari Isvie Rupaeda sebagai bagian dari proses hukum.

Selain Ketua DPRD NTB, kepolisian juga berencana meminta keterangan dari jajaran DPRD NTB lainnya, petugas keamanan (satpam), dan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Langkah ini diambil untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara. Semua pihak yang relevan akan dimintai keterangan untuk memperjelas kronologi kejadian.

Regi Halili menjelaskan bahwa permintaan keterangan ini sangat penting untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Polisi perlu mendapatkan informasi akurat, terutama dari Ketua DPRD NTB dan jajaran, terkait pertanggungjawaban atas gedung yang terbakar. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan nilai kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Fokus Penyelidikan Polisi: Mencari Pelaku Pembakaran

Tahap penanganan kasus pembakaran gedung DPRD NTB saat ini masih berada dalam penyelidikan. Salah satu kelengkapan berkas yang telah diperoleh kepolisian adalah hasil olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil olah TKP ini menjadi pondasi awal bagi polisi untuk mengarahkan penyelidikan.

Dari hasil olah TKP, Regi Halili menyatakan bahwa penanganan kasus ini mengarah pada penelusuran peran pelaku pembakaran gedung. Polisi berfokus pada identifikasi individu yang bertanggung jawab atas aksi tersebut. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembakaran fasilitas publik.

Kepolisian memperkuat alat bukti dengan memeriksa rekaman CCTV dan video yang didapatkan dari masyarakat. Bukti-bukti visual ini sangat krusial dalam mengidentifikasi pelaku. Regi menegaskan bahwa aksi pembakaran tersebut bukanlah reaksi spontan, melainkan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh para pelaku.

"Kami punya bukti video untuk soal itu," ujar Regi. Dalam sejumlah rekaman video yang telah dikumpulkan, polisi menemukan serangkaian aksi pembakaran gedung. Bukti-bukti ini menunjukkan bagaimana para pelaku melancarkan aksinya, termasuk metode yang digunakan dalam pembakaran tersebut.

Dugaan Lemahnya Pengamanan dan Bukti Rekaman

Regi Halili mengakui bahwa aksi pembakaran gedung DPRD NTB saat unjuk rasa terjadi karena adanya dugaan lemahnya pengamanan. Jumlah massa aksi yang lebih banyak dibandingkan personel keamanan di lapangan menjadi salah satu faktor. Situasi ini memungkinkan terjadinya tindakan anarkis yang berujung pada perusakan gedung.

Bantuan pengamanan, menurut Regi, baru tiba di lokasi DPRD NTB setelah aksi pembakaran sudah terjadi. Hal ini disebabkan adanya dua titik aksi unjuk rasa yang memerlukan perhatian. Keterlambatan bantuan pengamanan disebut-sebut menjadi celah bagi massa untuk melancarkan aksinya.

Dalam rekaman video yang dimiliki polisi, terlihat jelas bagaimana cara pelaku melakukan pembakaran. "Kami punya video bagaimana cara mereka membakar," kata Regi. Beberapa rekaman menunjukkan ada pelaku yang membakar dari bagian bawah gedung, sementara yang lain melempar benda-benda seperti botol untuk memicu api.

Bukti-bukti video ini menjadi kunci dalam proses identifikasi dan penangkapan pelaku. Polisi terus mendalami rekaman tersebut untuk mengidentifikasi wajah dan peran masing-masing individu yang terlibat. Proses penyelidikan ini diharapkan dapat menyeret para pelaku ke meja hijau dan memberikan keadilan atas kerugian yang ditimbulkan.

Sumber: AntaraNews