Fakta Sejarah: Menkomdigi Tekankan Pentingnya Penguatan Layanan Postel di Hari Bhakti ke-80

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pentingnya penguatan layanan postel untuk kedaulatan bangsa dan ekonomi. Simak peran historis PTT dan regulasi baru yang mendukung penguatan layanan postel.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan urgensi penguatan layanan pos dan telekomunikasi, atau yang dikenal dengan istilah postel. Penekanan ini disampaikan dalam upacara Hari Bhakti Postel ke-80 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu lalu. Peristiwa ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran krusial sektor postel bagi kemajuan dan kedaulatan negara.

Peringatan Hari Bhakti Postel ini secara khusus mengenang perjuangan heroik Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (PTT). Mereka berhasil mengambil alih Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon dari pemerintah Jepang pada 27 September 1945 di Bandung. Momen bersejarah ini menegaskan bahwa konektivitas adalah fondasi yang tak terpisahkan dari kedaulatan suatu bangsa.

Meutya Hafid menyatakan, "Peristiwa ini mengingat bahwa kedaulatan komunikasi adalah bagian yang amat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan bangsa." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa penguasaan infrastruktur komunikasi merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan kemandirian negara. Penguatan layanan postel menjadi prioritas nasional yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

Sejarah dan Kedaulatan Komunikasi

Museum Pos, yang dulunya merupakan kantor PTT, menjadi saksi bisu betapa pentingnya penguasaan sarana penyebaran informasi. Meutya Hafid menyoroti bahwa penguasaan PTT di masa lalu adalah langkah strategis dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol atas informasi dan komunikasi adalah elemen vital dalam membangun dan mempertahankan kedaulatan.

Perjuangan para pahlawan postel pada 1945 bukan hanya tentang pengambilalihan fisik. Lebih dari itu, ini adalah simbol pengambilalihan kedaulatan informasi yang esensial bagi sebuah negara merdeka. Oleh karena itu, Menkomdigi menegaskan bahwa semangat tersebut harus terus diimplementasikan dalam konteks digital saat ini. Kedaulatan komunikasi harus terus diperkuat di era modern.

Dorong Kemandirian Ekonomi dan Distribusi Nasional

Selain aspek kedaulatan, Menkomdigi juga menyoroti pentingnya membangun kemandirian ekonomi melalui penguatan jalur distribusi nasional. Arahan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Penguatan layanan postel diharapkan mampu mendukung distribusi barang dan jasa secara lebih efisien di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi ini secara spesifik mengatur layanan pos komersial dengan tujuan menguatkan ekosistem layanan pos. Selain itu, peraturan ini juga dirancang untuk mendorong layanan pos yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Meutya Hafid berharap, "Dengan itu, kita harapkan ke depan kolaborasi antara pelaku usaha bisa menjangkau lebih dari 50 persen wilayah provinsi di Indonesia." Pernyataan ini menunjukkan ambisi pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan pos. Kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan merata.

Penguatan Ekosistem Telekomunikasi dan Pertahanan Bangsa

Penguatan ekosistem industri telekomunikasi juga menjadi fokus utama Menkomdigi. Hal ini harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Prinsip-prinsip ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Industri telekomunikasi yang kuat dan transparan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut, Meutya Hafid menekankan bahwa penguasaan ruang komunikasi dan digital merupakan bagian integral dari upaya pertahanan bangsa. Di era digital saat ini, ancaman tidak hanya datang dari ranah fisik, tetapi juga dari ruang siber. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengamankan dan menguasai ranah digital menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Sumber: AntaraNews