DPRD Situbondo Dorong Optimalisasi PAD Lewat Potensi Lokal, Ini Strategi dan Hasilnya
DPRD Situbondo mendesak Pemda mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi lokal seperti perikanan dan pertanian. Langkah ini penting untuk kemandirian fiskal, mengatasi pengurangan dana pusat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang ada. Sektor-sektor yang menjadi sorotan utama meliputi perikanan, pertanian, investasi, serta pajak daerah.
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdur Rahman, menegaskan pentingnya kemandirian daerah. Menurutnya, Situbondo harus mampu mengoptimalkan potensi lokal agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya pengurangan dana transfer pusat yang signifikan.
Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp200 miliar, ditambah hilangnya potensi PAD dari sektor tertentu, menjadi hambatan serius bagi pembangunan daerah. Meskipun demikian, Abdur Rahman mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mencari solusi dan memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran tersebut.
Tantangan dan Solusi Peningkatan PAD
Pemerintah Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan berupa pengurangan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan. Optimalisasi potensi lokal menjadi strategi utama untuk mengatasi ketergantungan pada bantuan pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Situbondo Abdur Rahman menyoroti bahwa hilangnya potensi PAD dari sektor tertentu dan pengurangan dana transfer pusat merupakan hambatan serius. Namun, ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas respons cepat dalam mencari solusi. "Meski ada pengurangan anggaran pusat, bupati dan wakil bupati dalam mencari solusi patut kami apresiasi, pembangunan infrastruktur dan SDM tetap berjalan di tengah keterbatasan," katanya.
Fokus pada sektor perikanan, pertanian, investasi, dan pajak daerah diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat terus berlanjut tanpa terhambat oleh fluktuasi dana dari pemerintah pusat.
Evaluasi Kinerja dan Arah Pembangunan Situbondo
DPRD Situbondo baru saja menggelar rapat paripurna penting dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat ini juga menyertakan persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Wakil Ketua DPRD Situbondo Abdur Rahman menyatakan, "Paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif, untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan Situbondo ke depan."
Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan selama tahun 2025 tetap menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah berupaya keras menjaga kesinambungan antara pembangunan fisik dan kualitas SDM. Hal ini dianggap sebagai fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Situbondo.
Sepanjang tahun 2025, sejumlah indikator kinerja utama menunjukkan tren positif yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo mencapai 71,87, melampaui target yang ditetapkan sebesar 71,49. Pertumbuhan ekonomi juga tercatat di angka 5,25 persen, lebih tinggi dari target 4,82 persen. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan ke level 11,17 persen, lebih baik dari target 11,51 persen.
Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengakui adanya tantangan pada beberapa indikator. Indeks kepuasan infrastruktur masih berada di angka 81,2 persen, sedikit di bawah target 85,3 persen. Demikian pula dengan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) yang masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan target yang diharapkan. Tantangan ini menjadi fokus perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.
Sumber: AntaraNews