DPRD DKI Gandeng 15 Kampus Percepat Perda Kekhususan Jakarta, Target Rampung 2026

DPRD DKI Jakarta menggandeng 15 perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan naskah akademik Perda Kekhususan Jakarta, sebagai amanat UU No. 2 Tahun 2024. Simak detailnya!

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengambil langkah proaktif dalam menyusun payung hukum baru bagi Ibu Kota. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan inisiatif strategis dengan menggandeng 15 perguruan tinggi ternama. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat penyusunan naskah akademik terkait 15 Peraturan Daerah (Perda) Kekhususan Jakarta, yang menjadi amanat penting dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Langkah ini menjadi krusial mengingat status Jakarta yang tidak lagi menyandang predikat ibu kota negara, namun tetap mempertahankan kekhususan dalam tata kelolanya. Setiap perguruan tinggi akan fokus pada penyusunan satu Perda, memastikan kedalaman dan kualitas naskah akademik yang dihasilkan. Percepatan ini diperlukan agar Jakarta memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengelola berbagai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Perda-perda ini akan berfungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Jakarta. Dengan demikian, Jakarta diharapkan dapat mengoptimalkan otonomi daerahnya dan secara signifikan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang. Proses ini diharapkan dapat selesai sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, demi kelancaran transisi status dan tata kelola Jakarta.

Kolaborasi Akademisi dan Target Waktu Penyelesaian

Inisiatif DPRD DKI Jakarta untuk melibatkan 15 perguruan tinggi menunjukkan komitmen serius dalam menyusun regulasi yang komprehensif dan berbasis kajian ilmiah. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menjelaskan bahwa kerja sama ini dirancang agar setiap Perda dapat dikaji secara mendalam oleh para ahli di bidangnya. "Kita akan kerja sama dengan 15 kampus, satu kampus untuk satu Perda," kata Khoirudin, menegaskan pendekatan yang terstruktur dan efisien.

Pemerintah pusat telah memberikan batas waktu dua tahun bagi Jakarta untuk merampungkan seluruh Perda kekhususan ini, yang berarti target penyelesaian pada tahun 2026. Untuk mencapai target ambisius ini, DPRD berencana menggelar pembahasan secara maraton. "Mudah-mudahan bisa terkejar. Paling tidak sebelum tenggat berakhir, kita sudah selesaikan 15 Perda sebagai kelebihan kekhususan Jakarta," tambahnya, menunjukkan optimisme terhadap proses yang akan berjalan.

Selain melibatkan akademisi, Khoirudin juga menyatakan bahwa pihaknya masih menanti draf maupun naskah akademik dari eksekutif untuk segera dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). "Saya sudah dua kali rapat pimpinan (rapim) dengan mengundang eksekutif agar menyiapkan itu," ujarnya, menandakan koordinasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif dalam mempersiapkan landasan hukum baru ini.

Kewenangan Khusus Jakarta dan Dampaknya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 memberikan Jakarta kewenangan signifikan untuk mengelola 15 urusan pemerintahan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat. Pelimpahan kewenangan ini merupakan inti dari status kekhususan Jakarta pasca-perpindahan ibu kota. Dengan adanya Perda Kekhususan Jakarta, Pemprov DKI akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan peran barunya.

Kewenangan khusus tersebut mencakup berbagai sektor vital yang akan memungkinkan Jakarta untuk lebih mandiri dalam pembangunan dan pelayanan publik. Sektor-sektor tersebut meliputi:

• Pekerjaan umum dan penataan ruang
• Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• Penanaman modal
• Perhubungan
• Lingkungan hidup
• Perindustrian
• Pariwisata dan ekonomi kreatif
• Perdagangan
• Pendidikan
• Kesehatan
• Kebudayaan
• Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
• Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
• Kelautan dan perikanan
• Ketenagakerjaan

Dengan kewenangan yang lebih luas ini, Jakarta diharapkan dapat mengoptimalkan otonomi daerahnya secara maksimal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, tetapi juga berpotensi besar untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan PAD menjadi sangat penting bagi Jakarta untuk membiayai pembangunan dan operasionalnya sendiri setelah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Sumber: AntaraNews