Heru Budi Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Rampung Desember

residen akan menandatangani kepres pemindahan ibu kota jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

"Masih DKI, Daerah Khusus Ibu Kota," tegas Pj Gubernur Jakarta Heru Budi

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu

Heru Budi berujar, terdapat dua nama yang masih didiskusikan di pemerintah pusat.

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Gubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.

Setidaknya Jakarta membutuhkan 8 juta blangko untuk pencetakan ulang e-KTP.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkontribusi dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah penyangga Jabodetabek, memperpanjang pelaksanaannya untuk mitigasi cuaca ekstrem dan mencegah banjir.

Pemprov Jakarta mengundang para mantan gubernur hadir dalam acara Bentang Harapan JAKasa di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

Adapun posisi Heru sebagai Kasetpres digantikan oleh Mayjen TNI Ariyo Windutomo.

Heru Budi menempati posisi sebagai staf khusus Mensesneg Prasetyo Hadi. Politikus Gerindra ini dikenal sebagai orang dekat Prabowo.

Heru akan kembali bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden setelah diberhentikan sebagai Pj Gubernur Jakarta.

Heru Budi sebelumnya dilantik sebagai Pj Gubernur Jakarta pada 17 Oktober 2022 dan berakhir pada hari ini Kamis (17/10).

Bima menegaskan, kerja sama sipil-militer yang ideal adalah yang menghadirkan kekuatan negara yang efektif, demokratis, responsif & dapat dipertanggungjawabkan.

Tito juga mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mempercepat dan melengkapi pendataan penerima huntap.

Secara saksama Tito mengamati penjelasan rinci mengenai kondisi longsoran di sekitaran lubang raksasa dari tim penanganan longsoran lubang raksasa.

Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah.

Menurut Mendagri, Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial.