DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Puan memastikan, semua partai politik (parpol) memiliki sikap yang sama.

Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku.

Untuk memenangkan satu putaran Pilkada DKI Jakarta, pasangan calon harus memperoleh lebih dari 50% dari total suara yang sah.

Sebanyak 37 daerah hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau biasa disebut calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.

KPU segera akan menyusun rancangan jadwal untuk penyelenggaraan dengan satu pasangan calon yang akan diulang tahun depan.

KPU tengah merancang keputusan untuk mempersiapkan peluang putaran kedua Pilgub Jakarta 2024

Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada dilakukan untuk memilih wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sepakat usulan pemerintah terhadap aturan Pilkada Jakarta dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.