Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, fenomena ini muncul karena di sebagian daerah memang tidak ada kandidat yang berani dan mampu memenuhi syarat pencalonan. Beratnya persyaratan pencalonan menjadi pemicu kehadiran calon tunggal.

Jika jumlah pemilih tidak setuju lebih banyak, pilkada akan digelar ulang pada Februari 2017.

KPU memaparkan aturan yang dibuatnya saat rapat dengan Komisi II DPR.

Parpol dipaksa usung calon di pilkada akan memunculkan kepala daerah yang tak berkualitas.

Aziz beralasan, Perppu baru dapat diterbitkan apabila dalam keadaan yang mendesak.

Sebelumnya ada 11 daerah yang hanya memiliki calon tunggal di pilkada.

"Mari dibedakan petahana yang top dengan yang membeli partai," kata Hinca.

Demokrat nilai banyak menimbulkan kerugian jika pilkada ditunda hanya karena masalah calon tunggal.

Meski KPU menambah waktu pendaftaran kembali, Didi pesimis masalah calon tunggal terselesaikan.

Jika Pilkada diundur, yang dirugikan adalah rakyat. Hal ini karena Plt kepala daerah tidak punya kebijakan strategis.