Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengaku tak setuju dengan niatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginginkan penerbitan Perppu untuk mencari solusi calon tunggal di Pilkada serentak. Dia beralasan, Perppu baru dapat diterbitkan apabila dalam keadaan yang mendesak.

"Hakikat dari Perppu adalah memaksa dan genting, apakah sembilan calon (tunggal) ini dapat dikategorikan memaksa dan genting?" kata Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/8).

Oleh sebab itu, lanjut Aziz, dia berharap KPU dan semua pihak legowo mengikuti aturan yang ada, yakni dengan melakukan penundaan sampai Pilkada 2017 di beberapa daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

"Harus dilihat secara jernih, sehingga dalam aturan UU maka harus diundur 2017," katanya.

Politikus Golkar ini membantah penolakan tersebut merupakan sikap dari DPR. Ia menilai penolakan tersebut didasari atas hukum yang berlaku.

"Ini dilihat dari kacamata hukum. Kalau diundur ya berarti Plt. Ini bukan pilihan DPR. Ini hukum," jelasnya.

Sembilan daerah yang masih memiliki calon tunggal adalah Kabupaten Asahan di Sumatera Utara, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur.