Dirjen PHU Kemenag Pasang Badan soal Yaqut Tak Hadiri Rapat Komisi VIII DPR

Yaqut Cholil Qoumas belum hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus kuota haji di KPK. Penyidik menunggu kehadiran atau surat resmi penjadwalan ulang.

Yaqut menegaskan akan terus berada di Indonesia untuk mematuhi semua proses hukum yang berjalan.

KPK telah meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan, yang mengindikasikan adanya potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyentil Menag Yaqut yang kembali absen di rapat evaluasi haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Selly Andriany Gantina menyayangkan ketidakhadiran Yaqut dalam rapat kerja kali ini.

Pansus Haji DPR mengungkapkan ketidakhadiran tanpa keterangan surat ini diketahui setelah ditanyakan kepada pihak sekretariat Pansus.

Dari serangkaian rapat yang digelar, Menteri Agama Cholil Qoumas belum bisa hadir memenuhi undangan rapat.

Dia menegaskan, Yaqut kini tengah bertugas di luar negeri.

Komisi VIII DPR RI menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024.

Selain Menag Yaqut, DPR juga memprotes dua menteri lain tidak hadir.

"Menteri Agama yang kembali mangkir atas panggilan Pansus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR," kata Luluk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

KPK sebelumnya menyita uang 1 juta USD diyakini disiapkan pihak Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat Menteri Agama untuk Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa biro haji terkait kasus korupsi kuota haji pekan depan, menandai babak baru pengusutan perkara yang merugikan negara Rp622 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan delapan biro haji khusus terafiliasi Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba meraup keuntungan fantastis Rp40,8 miliar dari kasus dugaan korupsi kuota haji. Simak detailnya!

Kabar pengambilalihan pengelolaan uang kas masjid beredar di media sosial.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham berhasil cegah 13 calon jamaah haji nonprosedural yang hendak berangkat ke Arab Saudi tanpa visa haji, menegaskan komitmen melindungi WNI dari risiko hukum dan keselamatan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyatakan kesiapannya untuk memperkuat peran strategis dalam penguatan zakat nasional setelah menerima Surat Keputusan Presiden (Keppres) baru untuk kepengurusan periode 2026-2031.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIV tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Maros siap digelar, diharapkan tidak hanya menjadi syiar Islam tetapi juga penggerak pemberdayaan ekonomi umat.

Kementerian Agama menjamin layanan legalisasi buku nikah tetap berjalan lancar meskipun ada penyesuaian sistem kerja WFH, memastikan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan esensial tidak terganggu.

Panitia Nasional SPAN-PTKIN 2026 melakukan pembaruan metodologi seleksi secara signifikan, fokus pada peningkatan akuntabilitas, pemerataan akses pendidikan, dan integrasi data nasional, termasuk inovasi pemetaan kesehatan mental calon mahasiswa.