Dinsos Kotim Perketat Antisipasi PMKS Selama Ramadhan Demi Kenyamanan Ibadah

Dinas Sosial Kota Mataram tingkatkan pengawasan PMKS jalanan, terutama manusia silver dan badut, karena meresahkan dan terindikasi pemerasan, butuh tindakan tegas.

Pemerintah Kota Mataram meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas gelandangan pengemis menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga.

Pemerintah Kota Jakarta Utara berhasil menjaring 81 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama Ramadhan 1447 Hijriah. Upaya penjangkauan PPKS Jakarta Utara ini bertujuan untuk membina mereka agar mandiri dan tidak kembali ke jalanan, sekaligus m

Satpol PP Kota Surabaya memperketat pengawasan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah gelandangan musiman menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, fokus pada titik rawan demi menjaga ketertiban umum.

Dinas Sosial Makassar memperkuat strategi penanganan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) dengan melibatkan RT/RW, terutama selama Ramadhan, demi efektivitas Pengawasan Dinsos Makassar.

Suku Dinas Sosial Jakarta Barat (Sudinsos Jakbar) berhasil melakukan **penjaringan PMKS Jakarta Barat** sebanyak 1.524 orang sepanjang 2025, mayoritas adalah gelandangan. Apa penyebabnya?

Dinas Sosial Kota Mataram melakukan pembinaan berjenjang terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berkamuflase sebagai pemulung, guna menciptakan efek jera dan pengawasan maksimal.

Suku Dinas Sosial Jakarta Barat (Dinsos Jakbar) berhasil menjaring lebih dari seribu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam delapan bulan, mengungkap kategori dominan dan upaya pembinaan.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana menaikkan tarif sewa MPU gratis pelajar secara bertahap. Simak alasan di balik usulan kenaikan tarif MPU Pelajar Tulungagung ini.

Perum Bulog Sumut telah menyalurkan Bantuan Pangan Bulog Sumut kepada lebih dari satu juta penerima manfaat, menargetkan percepatan distribusi untuk mengendalikan inflasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan skenario antisipasi PHK di sektor batu bara akibat wacana pembatasan produksi. Tujuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memimpin Patroli Kamtibmas skala besar bersama TNI-Polri. Langkah ini diambil untuk memastikan situasi Karawang tetap kondusif, terutama saat libur sekolah dan meningkatnya aktivitas warga.

Dinas Sosial Sumatera Selatan (Dinsos Sumsel) terus berupaya menekan angka kemiskinan di wilayahnya melalui program peningkatan produktivitas masyarakat, mendorong keterampilan dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan.

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya DKI Jakarta sebagai solusi tepat menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan serius melakukan Perbaikan Data Bansos PKH setelah temuan 45 persen penerima terindikasi salah sasaran, demi kesejahteraan masyarakat.

Kota Surabaya menjadi percontohan Program Perlinsos Digital, sebuah inovasi yang menjanjikan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui integrasi data digital untuk keadilan sosial yang lebih baik.

Menteri Sosial menekankan pentingnya akurasi data bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mendorong perbaikan sistem pendataan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

UPTD Nilam Suri Batam telah menangani 43 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sepanjang Januari hingga April 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan PPKS Batam dan reintegrasi sosial mereka.