Diduga Korupsi Dana Hibah Rp4,6 M, Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Dibui

Polda Papua Barat telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) senilai Rp4,29 miliar, memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Tersangka A ditahan di Rutan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan sejak 3 Maret 2026. Sebelumnya jaksa menerima penyerahan tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.258.339.271.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara menerima uang hingga Rp1,5 miliar dari dugaan korupsi, melibatkan pemerasan dan pemotongan anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus Dugaan Korupsi Kajari Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, yang mencapai Rp1,5 miliar dari berbagai modus. Simak selengkapnya!

Deden, yang menjabat Ketua Bawaslu periode 2023-2028, kini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilbup Mesuji.

Kejaksaan Negeri OKU menetapkan Ketua dan Bendahara PMI OKU sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah PMI OKU tahun anggaran 2022-2024, merugikan negara hingga Rp308 juta.

Keduanya membagi dari awal uang yang cair dengan alasan biaya operasional

Dalam rangkaian penyidikan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.

Pelaku diduga menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi saat menjabat sebagai Kades.

Kasus korupsi yang dilakukan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp5 miliar.

Mukti Agung dinyatakan bebas bersyarat Jumat 24 April 2026 siang kemarin. Saat keluar dari lapas, Mukti Agung didampingi sejumlah orang.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyuapan pemilu terhadap penyelenggara, sekaligus menemukan celah rekrutmen yang berpotensi melahirkan individu tidak berintegritas.