LIVE

FOTO: Detik-Detik Ketua MKMK Jimly Asshiddique Putuskan Sembilan Hakim MK Melanggar Kode Etik Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres

Hakim MKMK memutuskan pada 9 Hakim MK Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik terkait batas usia capres dan cawapres.

berita foto
FOTO: Detik-Detik Ketua MKMK Jimly Asshiddique Putuskan Sembilan Hakim MK Melanggar Kode Etik Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres
FOTO: Detik-Detik Ketua MKMK Jimly Asshiddique Putuskan Sembilan Hakim MK Melanggar Kode Etik Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres (merdeka.com)

Hakim MKMK, Jimly Asshiddique memutuskan para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

FOTO: Detik-Detik Ketua MKMK Jimly Asshiddique Putuskan Sembilan Hakim MK Melanggar Kode Etik Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique saat mengumumkan keputusan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Sapta Karsa Hutama.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

Pelanggaran kode etik berat tersebut tertuang dalam putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan itu berkaitan dengan syarat capres-cawapres.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

Pelanggaran itu meliputi prinsip keperpihakan, integritas, independensi, kepantasan, dan kesopanan.

Dampak pelanggaran tersebut, membuat Anwar Usman tidak berhak lagi untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim MK berakhir,"

kata Jimly saat di ruang sidang MKMK Gedung Mahkamah Konstitusi pada Selasa (7/11/2023).

Anwar Usman juga dijatuhi sanksi oleh Jimly.

Sanksi itu berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Jimly memerintahkan kepada Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini dibacakan untuk segera memimpin penyelenggaraan pimpinan KPK baru.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

Namun putusan MKMK terkait sanksi pemecatan Anwar Usman sebagai ketua MK sempat diwarnai pendapat berbeda dari anggota MKMK Bintan Saragih.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

Bintan merekomendasikan Anwar Usman dipecat dari hakim MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

"Sanksi terhadap 'pelanggaran berat' hanya 'pemberhentian tidak hormat' tidak tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi," 

kata Bintan saat membacakan pendapat berbeda.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Debby Restu Utomo
Editor Debby Restu Utomo
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Indonesia Gandeng Prancis Tingkatkan Kemitraan Strategis

{{caption}}
Prabowo Ingin Genjot Kerja Sama dan Investasi Bersama Prancis

{{caption}}
Prabowo: RI dan Prancis Punya Peran Penting Jaga Stabilitas Dunia

{{caption}}
Prabowo: Bahasa Prancis Jadi Materi di Semua Tingkatan Sekolah Indonesia

{{caption}}
Prabowo Dukung Sikap Prancis soal Two State Solution untuk Palestina

{{caption}}
Polisi Selidiki Kematian Satu Keluarga saat Kemping di Temanggung, Diduga Keracunan Gas

Topik Terkait
{{caption}}
9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Laporan teregistrasi dengan LP/B/356/XI/2023/SPKT /BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
VIDEO: Ketua Jimly Kaget Ada 'Presiden & Menteri' Ikut Putusan Sidang MKMK, Ini Sosoknya

Putusan ini berdasarkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik usai memutuskan gugatan syarat usia capres-cawapres.

berita video
{{caption}}
Sidang MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Etik Terkait Dissenting Opinion Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres

Putusan terhadap Saldi Isra itu dibacakan MKMK dalam sidang digelar di gedung MK, Selasa (7/11).

Saldi Isra
{{caption}}
Sidang MKMK Putuskan 6 Hakim MK Langgar Kode Etik, Disanksi Teguran Lisan

Pada putusan pertama, MKMK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada 9 hakim konstitusi.

MKMK
{{caption}}
LIVE STREAMING: Sidang MKMK Putuskan Nasib Ketua Hakim MK Anwar Usman Dkk

Putusan ini berdasarkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik usai memutuskan gugatan syarat usia capres-cawapres.

berita video
{{caption}}
MKMK Rapat Tertutup Jelang Pengumuman Sanksi Etik Hakim Anwar Usman Dkk

Pengumuman sanksi etik Anwar Usman dkk dijadwalkan pada Selasa (7/11) sore.

MKMK
{{caption}}
MKMK Usut Dugaan Pelanggaran Etik Putusan MK, Berdampak ke Elektabilitas Prabowo-Gibran?

Bawono menduga ada upaya menggulirkan isu tersebut agar menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran

MKMK
{{caption}}
PDIP Optimistis Putusan MKMK akan Tegakkan Keadilan: MK Tak Boleh Dikebiri

MKMK menyebut seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.

MKMK
{{caption}}
MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs, Selasa 7 November

Putusan tersebut akan dibacakan pada Selasa (7/11) pukul 16.00 WIB.

MKMK
{{caption}}
VIDEO: Ketua MKMK Jimly Gregetan Dengar Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Jimly memahami semua keresahan para pelapor terhadap dugaan pelanggaran etik para Hakim MK

berita video
{{caption}}
VIDEO: Pelapor Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Dkk Putusan MK Koyak Hati Nurani!

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, Selasa (31/10).

berita video
{{caption}}
FOTO: Sosok Tiga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang Melakukan Pertemuan Tertutup dengan Sembilan Hakim MK

MKMK melakukan Pertemuan tertutup dengan 9 hakim konstitisi terkait laporan dugaan pelanggaran etik putusan syarat capres dan cawapres.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
FOTO: Bundaran HI Bersinar Sambut Waisak

Bundaran HI dipenuhi ornamen cahaya jelang perayaan Waisak 2570 BE.

berita foto
{{caption}}
FOTO: Warga Muara Angke Bergantung pada Air Jerigen

Warga pesisir Muara Angke Jakarta utara masih membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

air bersih
{{caption}}
FOTO: Serangan di Lebanon Tewaskan Puluhan Warga dalam 24 Jam Terakhir

Serangan udara di Lebanon dalam 24 jam terakhir menewaskan puluhan warga dan melukai ratusan lainnya.

berita foto
{{caption}}
FOTO: Nestapa Iduladha di Gaza, Warga Tetap Antre Makanan

Warga Gaza menjalani Iduladha dalam keterbatasan di tengah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.

antri makanan
{{caption}}
FOTO: Jemaah Haji Berpayung dan Disemprot Air Saat Cuaca Panas Ekstrem di Mina

Suhu tinggi mencapai 48 derajat Celsius menyelimuti kawasan Mina dan Muzdalifah saat jemaah haji menjalani rangkaian ibadah haji, Rabu (27/5/2026).

arab saudi
{{caption}}
FOTO: Koopsudnas Salurkan Semangat Berkurban Lewat 27 Hewan Kurban

Koopsudnas memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penyembelihan hewan kurban di pelataran Masjid Baiturakhman Koopsudnas, Rabu (27/5/2026).

berita foto
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

berita update
{{caption}}
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

kedaulatan negara
{{caption}}
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

konten ai
{{caption}}
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

berita update