Demi Perbaiki Jalan Parung Panjang, Pemprov Jakarta Siap Kolaborasi dengan Jawa Barat
Parung Panjang selama ini menjadi daerah hulu pemasok material bangunan untuk proyek-proyek di Jakarta dan Tangerang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna mengatasi persoalan infrastruktur di Parung Panjang, Bogor.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menyebut kerusakan jalan di kawasan tersebut terjadi akibat distribusi material untuk pembangunan di Jakarta.
“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa (17/6).
Pernyataan tersebut merespons keluhan yang disampaikan Dedi Mulyadi dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6).
Pemprov Jabar Tak Bisa Selesaikan Sendiri
Dalam forum itu, Dedi menegaskan, Pemprov Jabar tidak dapat menangani sendiri perbaikan infrastruktur di Parung Panjang. Menurutnya, dibutuhkan anggaran besar untuk membangun kembali kawasan tersebut.
"Baru tahun ini pemerintah provinsi turun tangan. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan, Parung Panjang selama ini menjadi daerah hulu pemasok material bangunan untuk proyek-proyek di Jakarta dan Tangerang. Namun, dampak dari aktivitas tersebut adalah kerusakan jalan yang parah dan gangguan kesehatan warga, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dedi juga menekankan perlunya tanggung jawab bersama antarwilayah, khususnya Jakarta dan Banten, yang menikmati pertumbuhan ekonomi berkat material dari Parung Panjang.
"Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta melahirkan multiplier effect dan orang-orang kaya baru di bidang properti, tapi juga melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan berupa penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama," tegasnya.