Dedi Mulyadi Minta Maaf, Akui Masyarakat Belum Sepenuhnya Merdeka dari Masalah Ekonomi

Bahwa makna melindungi itu, di antaranya melindungi masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, serta penyakit.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Ia menyebut, pemerintah termasuk pihaknya, masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan dan keadilan secara merata bagi seluruh masyarakat.

"Sejak negara ini diproklamasikan kemerdekaannya sampai hari ini, pemerintah yang menjalankan amanahnya belum bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari kemerdekaan itu. Sehingga saya tadi menceritakan kan, misalnya kemerdekaan itu artinya melindungi segenap bangsa Indonesia," ujarnya saat dijumpai awak media, di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Minggu (17/8).

Terkait hal ini, ia pun mengulas kembali bagian dalam amanatnya yang ia sampaikan saat bertindak sebagai inspektur pada upacara pengibaran bendera di Lapangan Gasibu Bandung. Bahwa makna melindungi itu, di antaranya melindungi masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, serta penyakit.

"Makanya saya tadi menghubungkan dengan, saya mohon maaf kalau masih ada anak yang putus sekolah SD karena ketidakmampuan ekonomi. Saya mohon maaf kalau masih ada anak putus SMP karena ketidakmampuan ekonomi. Saya mohon maaf apabila masih ada anak putus SMA, SMK karena ketidakmampuan ekonomi,” ujar dia.

Dedi meyakini untuk mengubah kekurangan di atas, paradigma pembangunan yang disertai transparansi pengelolaan keuangan diperlukan. Selain itu, menurutnya, diperlukan juga integrasi yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga, nantinya penanganan masalah rakyat dapat dilakukan langsung mulai oleh kepengurusan di daerah hingga tingkat desa, dan belanja yang dilakukan daerah dapat untuk terarah pada hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Di sisi lain, Dedi juga menekankan pemerintah di kabupaten/kota perlu membuka keran pengaduan lebih besar untuk masyarakat. Sehingga, penindaklanjutan masalah masyarakat tidak menumpuk di pemerintahan provinsi.

"Sehingga saya meminta dari mulai RT RW, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, kemudian Bupati, Wali Kota membuka keran itu," kata dia.

Terkait ini, Dedi mengatakan bahwa jajaran pengurus di daerah masing-masing perlu lebih peka sehingga dapat menampung masalah yang dialami warga.

Apabila nantinya terkendala terkait alokasi dana, Dedi bilang pihaknya akan membantu. Namun, dengan catatan Kepala Desa atau Lurah di daerah-daerah betul-betul punya kesiapan juga.

"Saya ingin nanti mau menyimpan alokasi di Desa dan Kelurahan, kalau mau jujur mengelolanya, kan itu problemnya. Mau enggak sih jujur ngelolaknya kalau dititipin dana 30 juta oleh saya per tahun? Mau nggak sih menangani orang-orang yang mengalami problem mendesak itu?,” kata dia.

"Ini kan problemnya itu, jadi ini yang akan menjadi concern kita. Dan semoga ke depan segera teratasi dengan baik," imbuhnya.

Dedi sendiri meyakini sistem anggaran yang dikelola oleh pihaknya hari ini, khususnya terkait koreksi besarnya belanja barang dan jasa di sejumlah daerah yang dinilai terlalu kecil.

"Contoh misalnya Kabupaten Cirebon, infrastrukturnya kok kecil banget. APBD-nya 4,2 triliun. Saya bilang koreksi,” ucapnya.

Koreksi anggaran tersebut, kata Dedi nantinya akan berlangsung di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, sebelum dilakukan pembahasan oleh DPRD. Harapannya, hal tersebut dapat menjadi jalan bagi pemerintahan di kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah mendesak di tengah masyarakat.

"Sehingga nanti anggaran belanja ini betul-betul menyelesaikan problem-problem," katanya.