para capres harus memberikan solusi terhadap masalah HAM dengan langkah konkret
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperingati agar calon presiden (capres) tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan setiap kali Pilpres.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi debat perdana yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ketiga capres yang salah satunya mengangkat tema soal Hak Asasi Manusia (HAM).
“Isu HAM jangan hanya, isu politik lima tahunan,” kata Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono U. Tanthowi dalam keteranganya, Selasa (12/12).
Menurutnya, para capres harus memberikan solusi terhadap masalah HAM dengan langkah konkret. Salah satunya, soal indeks demokrasi Indonesia yang turun menurun beberapa tahun ini. karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.
“Karena itu penting untuk mendalami bagaimana komitmen setiap Paslon untuk menjamin tdk terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi maupun diskriminasi,” katanya.
Kedua soal strategi pembangunan yang harus mengedepan prinsip HAM. Bagaimana investasi dan infrastruktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.
“Kita ingin isu HAM menjadi perbincangan baik di tingkat elit maupun publik,” katanya.
Ketiga, soal sikap para capres bagaimana menindaklanjuti pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini masih mandek. Sebab, isu pelanggaran HAM kerap muncul setiap Pemilu, namun hanya menjadi alat politik.
“Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen setiap Paslon untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Baik secara non-yudisial (sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi) maupun secara yudisial,” tuturnya.
Terakhir, keempat adalah perkuatan terhadap lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas, jangan sampai dilemahkan.
“Sehingga publik menangkap isu ini dan menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu nanti,” tuturnya.
Perlu diketahui, KPU saat ini telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat calon presiden yang akan dihadiri Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo pada tanggal 12 Desember 2023.
Mereka akan berdebat memberikan gagasannya sesuai tema debat pertama yang menjadi porsi bagi capres meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Tema debat perdana capres soal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Baca Selengkapnya
Mardiono kembali mengingatkan bahwa Ganjar dan Mahfud sudah memiliki karier politik yang panjang.
Baca Selengkapnya
Anies berjanji, akan mendedikasikan tugasnya untuk membenahi kondisi hukum negara ini jika kelak menang Pilpres.
Baca Selengkapnya
Debat perlu dilakukan agar isu-isu politik yang seharusnya dibahas secara internal tetap di bahas di DPR.
Baca Selengkapnya
Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca Selengkapnya
Debat pertama bertemakan pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Baca Selengkapnya
Dia pun menilai, jika KPU mengubah format debat capres-cawapres yang terutang dalam PKPU akan menimbulkan respons negatif di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Untuk debat capres-cawapres nanti sudah disiapkan lima tanggal atau tahapan oleh pihak KPU.
Baca Selengkapnya
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD santai menanggapi perubahan format debat Capres-Cawapres.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi