Daftar 6 Kepala Kejaksaan Tinggi Dimutasi

Surat tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.

Tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memutasi Ketua KPK dan Kepala BNPT

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram rahasia bernomor: ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025.

Jenderal bintang dua itu sebelumnya menjabat sebagai Deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rotasi jabatan ini tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 180 tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024

Irjen Umar Faroq menjadi Kapolda NTB dan Irjen Tornagogo Sihombing menjadi Kapolda Kepulauan Babel.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, dengan tegas melarang jaksa memperpanjang libur Lebaran 2026 dan melakukan inspeksi mendadak di Kejari Gowa. Ini penekanan disiplin dan profesionalitas kerja pasca-Idul Fitri.

Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin untuk usut dugaan korupsi anggaran 2019-2024. Kejati Jambi Geledah DPRD Merangin, sita dokumen dan barang bukti elektronik, perkuat penyidikan kasus korupsi.

Kejaksaan Tinggi Kaltara menggeledah empat kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi sektor pertambangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Didik Farkhan Alisyahdi menekankan pentingnya **integritas pejabat Kejati Sulsel** yang baru dilantik demi penegakan hukum yang tegas dan visioner, memicu rasa penasaran akan dampak kepemimpinan bar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulbar bersinergi mengawasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang menerima anggaran besar, demi memastikan pemanfaatan dana tepat sasaran dan mencegah penyimpangan.

Kejaksaan Tinggi Sulsel terus memperkuat konstruksi hukum dalam penyidikan kasus dugaan Korupsi Bibit Nanas senilai Rp60 miliar. Tim penyidik bertekad seret pihak terlibat.

Seluruh uang tersebut kini telah resmi disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kejari Natuna kirim 15 tahanan ke Lapas Tanjungpinang dan Batam melalui jalur laut, menegaskan komitmen penegakan hukum optimal di wilayah kepulauan terluar Indonesia.

Kisah dua anak panti asuhan yang terancam putus sekolah karena tunggakan biaya seragam viral di media sosial. Kini, Kejaksaan Tinggi Sumbar bergerak cepat bantu anak panti asuhan ini agar bisa kembali bersekolah.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan 1,1 kilogram sabu dan barang bukti lainnya. Langkah ini menegaskan komitmen Kejari Madiun Musnahkan Sabu dan tindak pidana lainnya.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti MBG.