BPN Jatim Komitmen Wujudkan Transformasi Digital, Layanan Pertanahan Lebih Transparan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur berkomitmen penuh mewujudkan transformasi digital, menargetkan layanan integritas di seluruh wilayah pada 2026 demi transparansi dan kepastian bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan transformasi digital di sektor pertanahan. Hal ini bertujuan untuk membawa seluruh kantor pertanahan di Jawa Timur menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Asep Heri menargetkan bahwa pada tahun 2026, seluruh wilayah Jawa Timur sudah menerapkan layanan integritas. Target ambisius ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember pada Jumat (13/2).

Komitmen tersebut diutarakan saat Asep Heri mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada Kamis (12/2). Kunjungan ini fokus pada pengawasan langsung implementasi layanan pertanahan elektronik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN).

Target Ambisius BPN Jatim untuk Layanan Digital

BPN Jawa Timur menetapkan target ambisius untuk mengimplementasikan layanan integritas di seluruh wilayahnya pada tahun 2026. Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar mewujudkan transformasi digital di sektor pertanahan.

Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau secara langsung kemajuan implementasi layanan pertanahan berbasis elektronik oleh Kementerian ATR/BPN.

Rapat koordinasi penting itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, di Ruang Rapat Kantah Jember. Hadir pula dalam kesempatan tersebut jajaran kepala kantor pertanahan dari wilayah sekitar, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso.

Kepastian Layanan Melalui Inovasi Digital

Asep Heri menjelaskan bahwa inovasi digital yang akan diterapkan BPN Jawa Timur akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Setiap permohonan yang diajukan akan langsung diberi stempel tanggal selesai, memberikan kepastian waktu penyelesaian.

“Inovasi itu nantinya akan memastikan bahwa setiap permohonan yang diajukan masyarakat akan langsung diberi stempel tanggal selesai. Itu adalah bentuk kepastian layanan, sehingga masyarakat tahu persis kapan urusan mereka tuntas,” ujar Asep Heri. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan ketidakpastian dan mempercepat proses layanan pertanahan.

Menanggapi komitmen tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, memberikan apresiasi positif terhadap langkah BPN Jawa Timur. Menurutnya, antisipasi terhadap harapan publik akan layanan yang cepat dan pasti adalah hal yang sangat krusial dan patut didukung.

Sinergi Legislatif dan Eksekutif Demi Pelayanan Publik Modern

Dede Yusuf berharap agar janji BPN Jawa Timur untuk mewujudkan transformasi digital benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya realisasi komitmen ini demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Apa yang menjadi harapan publik itu harus diantisipasi. Kami sangat setuju dengan komitmen Pak Kanwil,” kata Dede Yusuf, menunjukkan dukungan penuh dari pihak legislatif.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini secara jelas menegaskan adanya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. Kolaborasi ini penting dalam mengawal proses transformasi digital di sektor pertanahan, dengan tujuan akhir mewujudkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan akuntabel bagi seluruh warga.

Sumber: AntaraNews