BPK Ungkap Hasil Evaluasi Kinerja Pemprov Jateng Soal Ketahanan Pangan
BPK memberikan tiga catatan evaluasi kinerja Pemprov Jateng terkait ketahanan pangan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap ada tiga catatan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta alih fungsi lahan, dan konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi produksi padi.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menyoroti persoalan data pangan sebagai catatan utama, terutama sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Selain itu, masalah alih fungsi lahan dinilai masih memerlukan pembenahan serius.
"Secara umum, Pemprov Jateng sudah melakukan banyak hal yang mendukung ketahanan pangan. Namun tanpa mengurangi capaian yang ada, dari hasil pemeriksaan kami masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki,” kata Ahmad Luthfi H Rahmatullah kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025 di kantornya, Rabu (21/1).
Keakuratan Data
Menurutnya ketepatan dan keakuratan data sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan penentuan program lanjutan, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Wakil Guberbur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan akan menindaklanjuti semua rekomendasi, khususnya untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan di wilayahnya.
"Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK atas kinerja kami di lapangan,” kata Taj Yasin.
Dia mengakui perlu adanya sinkronisasi data lahan pertanian karena berkaitan langsung dengan target ketahanan pangan di tahun berjalan. “Kalau kita bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi. Dinas Pertanian juga sudah kami minta untuk mengevaluasi alih fungsi lahan serta kondisi lahan yang ada di Jawa Tengah," ungkapnya.
Menghidupkan Lagi Lahan Persawahan
Pemprov Jateng akan bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk menjalankan seluruh koreksi BPK. Nantinya akan mengupayakan agar keterbatasan lahan tidak menggerus kontribusi Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Di antaranya dengan menghidupkan kembali lahan-lahan persawahan yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan.
Pemprov Jateng mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar aliran irigasi dapat difungsikan kembali. Baca juga: Eks Dirut Sritex Nilai Dakwaan Jaksa Prematur, Hotman Paris Sebut Belum Dapat Audit BPK
"Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan dan mendukung ketahanan pangan,” katanya.
Langkah serupa juga dilakukan di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Lahan pertanian yang sebelumnya hilang akibat rob dan kini sudah mengering, mulai dikerjakan kembali untuk kegiatan pertanian. Selain itu, pihaknya saat ini juga mendorong agar lahan pertanian yang ada, produktivitas ditambah.
"Kalau dulu satu hektare panen sekitar 5 sampai 9 ton, ke depan ingin kita dorong bisa lebih dari 10 ton per hektare,” pungkas Gus Yasin.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8257121/original/018090200_1781220142-f26070d6-b510-4d76-bbbf-b2611064465e.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8256066/original/078664300_1781146615-Desain_tanpa_judul__5_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8257120/original/080585700_1781218410-WhatsApp_Image_2026-06-12_at_05.45.34.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8162918/original/038664800_1781017566-35916.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8257087/original/076336600_1781198103-140138.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5557147/original/077231400_1776320306-IMG_4707.jpeg)
