BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

BPK berharap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mampu mempertahankan Opini WTP meskipun sedang dalam masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, demi tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

BPK menegaskan pemeriksaan laporan keuangan (LK) merupakan mandat konstitusional untuk menjaga akuntabilitas dan mendorong transparansi pengelolaan anggaran, khususnya di sektor pangan.

Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan rekomendasi BPK yang signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bappenas.

BPK memberikan tiga catatan evaluasi kinerja Pemprov Jateng terkait ketahanan pangan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut.

Opini WTP tersebut diserahkan secara resmi oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung BPK.

Kementerian Desa dan PDT kembali meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan TA 2024, menandai sembilan kali berturut-turut. Apa rahasia di balik konsistensi tata kelola ini?

Fraksi PDIP juga mengapresiasi Kemendes PDT yang mendapat predikat WTP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan sejak 2016 hingga 2024.

Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

Mentan Amran mengatakan bahwa seluruh jenis bantuan ini telah disesuaikan dengan hasil koordinasi langsung dengan Kepala BNPB.

Mentan Amran menjelaskan bahwa data terbaru menunjukkan terdapat sekitar 11 ribu hektar sawah yang masuk kategori puso.

Kementan telah mendistribusikan total 360 truk dari Kementan Peduli, termasuk pada pelepasan pertama pada Kamis (4/12/2025) lalu.

Mentan Amran menegaskan, stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada warganet yang turut mengawasi dan memberikan masukan terkait transparansi data.

Wamentan Sudaryono juga menyampaikan salam khusus dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Wathan.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meluncurkan Program Sigana Cekatan, sebuah inisiatif unik yang tidak hanya menguatkan ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana karhutla.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

MK melalui putusannya telah memutuskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.