BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK, menegaskan komitmen kuat dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

BPK berharap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mampu mempertahankan Opini WTP meskipun sedang dalam masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, demi tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

BPK memberikan tiga catatan evaluasi kinerja Pemprov Jateng terkait ketahanan pangan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut.

Opini WTP tersebut diserahkan secara resmi oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung BPK.

Kementerian Desa dan PDT kembali meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan TA 2024, menandai sembilan kali berturut-turut. Apa rahasia di balik konsistensi tata kelola ini?

Fraksi PDIP juga mengapresiasi Kemendes PDT yang mendapat predikat WTP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan sejak 2016 hingga 2024.

Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Mentan Amran mengatakan bahwa seluruh jenis bantuan ini telah disesuaikan dengan hasil koordinasi langsung dengan Kepala BNPB.

Mentan Amran menjelaskan bahwa data terbaru menunjukkan terdapat sekitar 11 ribu hektar sawah yang masuk kategori puso.

Kementan telah mendistribusikan total 360 truk dari Kementan Peduli, termasuk pada pelepasan pertama pada Kamis (4/12/2025) lalu.

Mentan Amran menegaskan, stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada warganet yang turut mengawasi dan memberikan masukan terkait transparansi data.

Wamentan Sudaryono juga menyampaikan salam khusus dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Wathan.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.