BNPB Libatkan Warga dalam Sosialisasi Pembangunan Huntap Sumut Pasca Banjir Bandang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) aktif melibatkan masyarakat terdampak dalam sosialisasi pembangunan huntap Sumut dan hunian sementara (huntara) untuk memastikan proses transparan dan tepat sasaran.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah proaktif dengan melibatkan masyarakat korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Keterlibatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) pascabencana. Proses ini diharapkan dapat berjalan transparan, tepat sasaran, serta berkelanjutan bagi para penerima bantuan.

Sosialisasi program hunian ini dilakukan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara, dengan pendampingan dari pemerintah daerah. Kegiatan ini mencakup penjelasan detail mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta hak dan kewajiban masyarakat. Tujuannya adalah agar warga memahami sepenuhnya proses pemulihan yang sedang berlangsung.

Bencana banjir bandang disertai tanah longsor yang terjadi pada 25 November 2025 telah menyebabkan kerusakan parah di 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Akibatnya, pemerintah telah memetakan 5.974 rumah mengalami rusak berat. BNPB bersama instansi terkait bergerak cepat untuk menyediakan solusi hunian bagi ribuan warga terdampak.

Fokus Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Huntap Sumut

Keterlibatan aktif masyarakat menjadi elemen krusial yang ditekankan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan huntap Sumut dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Transparansi menjadi kunci utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait bantuan hunian.

Sosialisasi tidak hanya berhenti pada penjelasan umum, melainkan juga merinci mekanisme bantuan yang tersedia bagi korban bencana. Selain itu, tahapan pembangunan hunian dari awal hingga selesai dijelaskan secara komprehensif. Masyarakat juga diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka selama proses pemulihan berlangsung.

Dengan pendekatan partisipatif ini, diharapkan masyarakat dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program pembangunan huntap. Ini juga menjadi upaya untuk meminimalisir potensi masalah di kemudian hari. BNPB berkomitmen untuk terus mendampingi warga dalam setiap langkah pemulihan.

Rencana Pembangunan dan Peninjauan Rumah Contoh

Sebagai bagian dari upaya konkret, BNPB juga melakukan peninjauan langsung terhadap rumah contoh huntara yang telah dibangun di Desa Sibalanga. Rumah contoh ini berfungsi sebagai referensi teknis penting bagi warga terdampak. Desainnya dirancang agar aman, layak huni, dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa depan.

Pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 5.974 rumah yang mengalami rusak berat akibat bencana dahsyat tersebut di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, rencana pembangunan hunian sementara (huntara) sebanyak 2.524 unit sedang dalam tahap identifikasi dan penyiapan lahan. Lokasi lahan tersebar di beberapa titik strategis, termasuk Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Langkat.

Diperkirakan lahan seluas tiga hektare di wilayah-wilayah tersebut akan digunakan untuk membangun sekitar 200 unit rumah huntara. Khusus untuk Tapanuli Utara, agenda peletakan batu pertama pembangunan rumah hunian dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruar Siarait, pada Minggu, 21 Desember. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan.

Data Korban dan Lokasi Terdampak Bencana

Dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara sangat signifikan, dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara mencatat 369 orang meninggal dunia hingga Jumat (19/12) sore. Korban jiwa ini tersebar di 12 dari 19 kabupaten/kota yang terdampak. Data ini menjadi pengingat akan urgensi penanganan pascabencana.

Sebaran korban meninggal dunia meliputi Tapanuli Utara dengan 36 orang, Tapanuli Tengah 131 orang, dan Tapanuli Selatan 87 orang. Selain itu, Kota Sibolga mencatat 55 orang meninggal dunia, Humbang Hasundutan 10 orang, dan Kota Padangsidimpuan satu orang. Kabupaten Pakpak Bharat dan Kota Medan masing-masing mencatat dua dan 12 korban jiwa.

Kabupaten Langkat mencatat 14 korban, Deliserdang 17 korban, serta Nias dan Nias Selatan masing-masing satu korban. Sementara itu, di Kota Sibolga, sebanyak 1.232 warga masih harus mengungsi di 16 titik penampungan. Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Selatan, menunjukkan skala kebutuhan bantuan yang besar.

Sumber: AntaraNews