Aktivis 98 Kritisi Pernyataan Mahfud MD Soal Pedang Hukum Tumpul

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD gregetan dengan penangangan kasus hukum di Tanah Air.

Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Mahfud menegaskan saat ini banyak penegak hukum tidak bagus.

Wakil Ketua Komisi III itu menilai tak perlu dibentuk tim pencari fakta kasus Vina.

Mahfud juga menyoroti munculnya istilah Mahkamah Kakak dan Mahkamah Adik yang menjadi bahan cemoohan di publik

Mahfud sebenarnya sudah mual menanggapi putusan MA soal Batas usia calon kepala daerah

Mahfud menilai cara berhukum di negara ini sudah rusak.

Mahfud Md menantang menteri-menteri di kubu Prabowo-Gibran mengikuti jejaknya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud MD resmi mundur dari jabatan Menko Polhukam beberapa hari jelang pencoblosan Pilpres 2024.

Mahfud mengaku hukum di Indonesia belum sepenuhnya betul.

MenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.

Wakil Ketua DPRD Surabaya memuji langkah Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Luthfie Sulistiawan dalam memberikan edukasi lewat media sosial, menjadikan Polri lebih dekat. Inovasi Kapolrestabes Surabaya Edukasi Medsos ini diharapkan jadi contoh bagi inst

Satpol PP Kota Cimahi memperluas area penertiban PKL ilegal di trotoar dan bahu jalan. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik dan memastikan hak pejalan kaki terlindungi di Cimahi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

DPRD Bali serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, soroti dugaan pelanggaran di KEK Kura Kura Bali dan bangunan di lahan negara Pejarakan Buleleng. Apa poin krusialnya?

Polda Bali berhasil menggagalkan penyelundupan penyu hijau di pesisir Buleleng, mengamankan 21 ekor penyu dan satu terduga pelaku. Kasus ini masih dikembangkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.