Aktivis 98 Kritisi Pernyataan Mahfud MD Soal Pedang Hukum Tumpul

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD gregetan dengan penangangan kasus hukum di Tanah Air.

Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Mahfud menegaskan saat ini banyak penegak hukum tidak bagus.

Wakil Ketua Komisi III itu menilai tak perlu dibentuk tim pencari fakta kasus Vina.

Mahfud juga menyoroti munculnya istilah Mahkamah Kakak dan Mahkamah Adik yang menjadi bahan cemoohan di publik

Mahfud sebenarnya sudah mual menanggapi putusan MA soal Batas usia calon kepala daerah

Mahfud menilai cara berhukum di negara ini sudah rusak.

Mahfud Md menantang menteri-menteri di kubu Prabowo-Gibran mengikuti jejaknya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud MD resmi mundur dari jabatan Menko Polhukam beberapa hari jelang pencoblosan Pilpres 2024.

Mahfud mengaku hukum di Indonesia belum sepenuhnya betul.

MenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.

Komisi I DPRD Maluku mendesak LSM Konsorsium Maluku untuk melengkapi bukti valid terkait dugaan 300 kaleng sianida masuk ke Buru untuk penambangan ilegal, agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara serius.

Bea Cukai Makassar berhasil menyita 17,8 juta batang rokok ilegal dalam operasi Januari-April 2026, menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp18,18 miliar. Simak detail penindakan rokok ilegal dan barang ilegal lainnya yang berhasil diungkap.

Polda Jambi terus mengusut tuntas kasus rudapaksa yang melibatkan anggotanya. Tiga personel tambahan kini menjalani sidang kode etik setelah dua pelaku utama diberhentikan tidak hormat.

Polres Tasikmalaya berhasil mengungkap praktik perdagangan ilegal trenggiling, mengamankan dua tersangka pemburu dan penjual. Simak modus operandi dan ancaman hukumannya yang berat.

Pemerintah Kota Cirebon menyerahkan sepenuhnya penanganan Kasus BPR Cirebon yang merugikan negara hingga Rp17,35 miliar kepada Kejaksaan Negeri setempat, dengan tiga tersangka telah ditahan. Simak selengkapnya!

Anggota Kodim 0304/Agam berhasil menggagalkan upaya penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal ke Provinsi Riau, mengamankan tiga pelaku dan dua unit kendaraan. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat.