VIDEO: Mahfud Sindir Bobrok Hukum di Indonesia: Kasus Bisa Dijual, Vonis Bisa Dibeli

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD gregetan dengan penangangan kasus hukum di Tanah Air.

Selain itu, Mahfud mengatakan Indonesia memasuki tahap kartelisasi, demokrasi kartel

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal Indonesia emas.

Mahfud menegaskan saat ini banyak penegak hukum tidak bagus.

Mahfud mengatakan bahwa aparat hukum berada di bawah cengkraman para mafia ini.

Habiburokhman menyentil Mahfud. Dia mengungkit kinerja Mahfud saat menjabat Menko Polhukam selama hampir lima tahun.

Wakil Ketua Komisi III itu menilai tak perlu dibentuk tim pencari fakta kasus Vina.

Mafia mencengkram dan membuat aparat hukum berada di bawah kuasanya

Mahfud Md keras menyinggung pemerintah hasil kolaborasi penjahat dan pejabat yang korup.

Menurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.

Mahfud akan menata hukum akan negara Indonesia kembali dalam keadaan baik-baik saja.

Suara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.

Prabowo memanggil para menterinya ke Padepokan Garuda Yaksa, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin 23 Juni 2025

Said mengatakan, perekonomian Indonesia tahun depan masih memiliki musuh yakni ketidakpastian

Iran pada Senin kemarin melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Qatar, Al Udeid

Dasco mengatakan usulan pemakzulan Gibran tersebut perlu dikaji secara cermat dan hati-hati oleh DPR

Para perwira TNI, yang harus selalu siap ketika terjadi gangguan di Indonesia

Dengan tegas Danny menunjuk nunjuk duta Iran bahwa negara mereka menginginkan kehancuran

Mahfud menyebut, jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus.

Mahfud MD habiskan waktu lebaran bersama keluarga dan cucunya.

Mahfud menyebut segala seseuatu yang berurusan dengan polisi harus membayar ialah sebuah realita yang sudah diketahui umum.

Mahfud mengatakan seharusnya Band Sukatani tidak meminta maaf dan menarik lagu tersebut.

Menurut dia, meski ada yang perlu dikritisi, bukan berarti semua kebijakan pemerintah buruk.

Perguruan tinggi harus berani bersuara ketika pemerintah pusat merancang kebijakan yang salah.