Ternyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo

Pencabutan tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026.

OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, menjelaskan alasan di balik pencabutan izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda.

Pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024.

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Sejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.

Bank Jepara Artha beralamat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

OJK Cabut izin Usaha PT BPR Sembilan Mutiara, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

OJK didorong siapkan langkah antisipatif hadapi potensi peningkatan Kredit Bermasalah OJK akibat tekanan ekonomi global dan domestik.

Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

Selain penegakan hukum, OJK juga gencar melakukan edukasi. Literasi keuangan kepada masyarakat disebut menjadi kunci agar warga tidak terjebak investasi bodong.

Bareskrim menetapkan FH, founder PT Dana Syariah Indonesia dan mantan petinggi OJK serta BEI, sebagai tersangka baru kasus dugaan penipuan Rp2,4 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 30,25% dari total dana buyback yang telah dialokasikan oleh emiten sejak kebijakan buyback tanpa RUPS diberlakukan pada Maret 2025.

OJK melihat market sudah rebound setelah BI menaikkan suku bunga.

OJK melibatkan penegak hukum tangani BPR dan BPRS yang bermasalah.

BPR dan BPRS kerap mengalami masalah keuangan yang disebabkan lambatnya proses pemerintah daerah.

Nasabah diminta tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di perbankan karena dijamin LPS.

Pengembangan & implementasi SPRINT untuk perizinan kepengurusan BPR dan BPRS merupakan langkah awal memperluas layanan perizinan secara elektronik kepada BPR.

Salah satu upaya untuk memperkuat BPR yakni dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.

Secara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.