OJK Ingatkan BPR Penuhi Modal Inti Minimum Rp6 Miliar di Akhir 2024

OJK pantau ketat sembilan BPR Jatim yang belum penuhi modal inti Rp6 miliar hingga Desember 2025. Jika gagal, merger paksa menanti. Bagaimana nasib BPR-BPR ini?

OJK mendukung penuh konsolidasi BPR Jawa Timur sebagai strategi penguatan daya saing. Sebanyak 30 BPR belum penuhi modal inti, bagaimana nasib 9 BPR yang pesimis?

POJK Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan ini salah satunya mengatur tentang penyesuaian cakupan perusahaan anak (investee) bank.

BPR dan BPRS kerap mengalami masalah keuangan yang disebabkan lambatnya proses pemerintah daerah.

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD.

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

OJK Terbitkan POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

Sejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi BPR maupun BPR untuk melantai di bursa saham.

Aturan modal inti minimum ini efektif berlaku mulai Desember 2024.

Dian mengatakan OJK masih akan menutup sisa BPR yang bermasalah di tahun 2024.

OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang kini berada dalam pengawasan khusus, terutama karena isu permodalan dan tingginya tingkat risiko kredit macet. Simak langkah OJK dalam menjaga stabilitas industri p

OJK memanggil Solusiku untuk klarifikasi dugaan pelanggaran penagihan pinjaman online. Aduan konsumen menyoroti praktik tak sesuai ketentuan dan masalah perlindungan data pribadi.

Konsultan keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah dan OJK untuk memberikan penjelasan rinci dan transparan mengenai faktor pelemahan IHSG, guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.

Menurut OJK, dampak langsung pelemahan mata uang domestik terhadap kondisi perbankan saat ini masih relatif terbatas.

OJK mencatat terdapat 75 rencana penawaran umum yang saat ini berada dalam pipeline dengan nilai indikatif mencapai Rp 64,26 triliun.

OJK melibatkan penegak hukum tangani BPR dan BPRS yang bermasalah.

Pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Nasabah diminta tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di perbankan karena dijamin LPS.

Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Pengembangan & implementasi SPRINT untuk perizinan kepengurusan BPR dan BPRS merupakan langkah awal memperluas layanan perizinan secara elektronik kepada BPR.