OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya

OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat **kinerja industri BPR-BPRS** tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang 2025, meskipun ada penutupan tujuh bank. Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor ini?

OJK pantau ketat sembilan BPR Jatim yang belum penuhi modal inti Rp6 miliar hingga Desember 2025. Jika gagal, merger paksa menanti. Bagaimana nasib BPR-BPR ini?

OJK melibatkan penegak hukum tangani BPR dan BPRS yang bermasalah.

BPR dan BPRS kerap mengalami masalah keuangan yang disebabkan lambatnya proses pemerintah daerah.

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD.

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

OJK Terbitkan POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

Sejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.

Pemilik saham mayoritas hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu BPR ataupun BPRS.

Aturan modal inti minimum ini efektif berlaku mulai Desember 2024.

Menariknya, pertumbuhan ini terjadi di tengah dinamika global dan sentimen rebalancing indeks MSCI.

Tekanan terhadap pasar tidak hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dipengaruhi situasi global, terutama meningkatnya tensi geopolitik Timur Tengah.

Di tengah gejolak ekonomi global, fundamental perbankan Indonesia, khususnya bank BUMN, menunjukkan ketahanan luar biasa. Ahli sebut Fundamental Perbankan Indonesia tetap solid dan memiliki potensi pertumbuhan positif.

Di tengah tekanan ekonomi global, Kinerja Perbankan Nasional, khususnya Himbara, menunjukkan fundamental yang kokoh. Simak bagaimana bank-bank BUMN menjaga pertumbuhan dan profitabilitasnya serta prospek positif di tahun 2026.

Di tengah tekanan ekonomi global, Kinerja Perbankan Nasional, khususnya Himbara, menunjukkan fundamental yang kokoh. Simak bagaimana bank-bank BUMN menjaga pertumbuhan dan profitabilitasnya serta prospek positif di tahun 2026.

Presiden Prabowo meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara Kementerian Perhubungan menyesuaikan fuel surcharge angkutan udara, menandai dinamika ekonomi nasional terbaru.

Pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Nasabah diminta tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di perbankan karena dijamin LPS.

Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Pengembangan & implementasi SPRINT untuk perizinan kepengurusan BPR dan BPRS merupakan langkah awal memperluas layanan perizinan secara elektronik kepada BPR.

Salah satu upaya untuk memperkuat BPR yakni dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.