OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya

Penguatan modal dianggap sebagai salah satu elemen krusial agar BPR dapat mencapai skala usaha yang lebih baik dan memperkuat kapasitas.

OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat **kinerja industri BPR-BPRS** tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang 2025, meskipun ada penutupan tujuh bank. Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor ini?

OJK pantau ketat sembilan BPR Jatim yang belum penuhi modal inti Rp6 miliar hingga Desember 2025. Jika gagal, merger paksa menanti. Bagaimana nasib BPR-BPR ini?

OJK melibatkan penegak hukum tangani BPR dan BPRS yang bermasalah.

BPR dan BPRS kerap mengalami masalah keuangan yang disebabkan lambatnya proses pemerintah daerah.

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD.

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

OJK Terbitkan POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

Sejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.

Pemilik saham mayoritas hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu BPR ataupun BPRS.

PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) menargetkan untuk naik kelas menjadi bank Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 pada tahun 2028, didorong oleh penguatan modal organik dan laba yang konsisten.

Pembentukan Tim Khusus Berantas Judi Online oleh Komdigi bersama platform digital dinilai pakar sebagai langkah krusial untuk menjembatani koordinasi antarlembaga dan platform dalam menekan penyebaran konten ilegal.

Jakarta Kreatif Festival 2026 menjadi bukti nyata berkembangnya kreativitas warga dan kolaborasi lintas sektor, memperkuat fondasi ekonomi serta mendorong UMKM di Jakarta.

OJK menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan PT BPR DCN dan menyerahkan tersangka serta barang bukti ke jaksa untuk proses hukum.

Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi maupun pekerjaan yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

OJK memperkuat pengawasan pasar modal melalui Bauran Kebijakan Integritas, termasuk membuka data investor di atas 1 persen untuk meningkatkan transparansi.

Pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Nasabah diminta tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di perbankan karena dijamin LPS.

Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Pengembangan & implementasi SPRINT untuk perizinan kepengurusan BPR dan BPRS merupakan langkah awal memperluas layanan perizinan secara elektronik kepada BPR.

Salah satu upaya untuk memperkuat BPR yakni dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.