Kolaps, 14 Bank Dicabut Izin Usaha Secara Bertahap oleh OJK

OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS.

BPR dan BPRS kerap mengalami masalah keuangan yang disebabkan lambatnya proses pemerintah daerah.

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Sejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.

Bank Jepara Artha beralamat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Sanksi denda Rp3,6 miliar itu dijatuhkan kepada empat pihak. Di antaranya, tiga manajer investasi dan satu emiten.

Secara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.

Dian mengatakan OJK masih akan menutup sisa BPR yang bermasalah di tahun 2024.

OJK telah melakukan pencabutan izin kepada sejumlah bank di daerah.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

OJK mendapat respons positif dari MSCI jelang evaluasi global. Reformasi pasar modal dinilai jadi kunci agar RI tetap di kategori emerging market.

Dua paket calon direksi BEI sudah masuk ke OJK, namun nama belum diumumkan. Komposisi masih bisa berubah hingga batas waktu 4 Mei 2026.

OJK telah menerima paket calon direksi BEI dan mulai evaluasi administrasi jelang RUPS Juni 2026. Pansel juga dibentuk untuk proses seleksi.

Dari total 26,12 juta investor per 24 April 2026, sekitar 54,71 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun.

Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan investasi nasional pada periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp47.573 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk segera menyelesaikan kasus penyimpangan dana nasabah di BNI KCP Aek Nabara, Sumatera Utara, secara transparan dan bertanggung jawab, demi menjaga kepentingan konsumen.

Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.

Perhatikan jadwal libur bank selama Lebaran 2026, termasuk layanan dari BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan Bank Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera melakukan verifikasi data nasabah BPR Kamadana di Bali setelah OJK mencabut izin usahanya akibat fraud, memastikan simpanan nasabah tetap terjamin.

Kartu ini memungkinkan nasabah bank daerah milik Pemprov DKI Jakarta melakukan transaksi di lebih dari 200 negara.

Menurut Paul, secara konsep, penempatan dana SAL di perbankan sejatinya kurang efektif untuk mendorong peningkatan permintaan kredit.