OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT untuk Permudah Perizinan BPR

Pemerintah Kabupaten Sleman gencar menerapkan digitalisasi layanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kota Banjarmasin sedang menggodok aturan baru untuk mempermudah Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), memastikan proses yang lebih sederhana dan transparan bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kota Batam meluncurkan aplikasi 'Easy' untuk Digitalisasi Perizinan Reklame Batam, menjanjikan proses yang lebih transparan dan efisien.

Langkah ini dalam rangka mendukung layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian.

Layanan Contact Center OSS berhasil membawa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyabet Merdeka Award.

Indodax memprediksi industri kripto akan berkembang pesat dibawah pengelolaan OJK.

Selain itu, OJK juga akan membuka pendaftaran bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang ditentukan untuk diatur dan diawasi oleh OJK.

Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital

Pemerintah mempermudah pengajuan perizinan untuk event.

OJK memperkuat pengawasan pasar modal melalui Bauran Kebijakan Integritas, termasuk membuka data investor di atas 1 persen untuk meningkatkan transparansi.

Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 merupakan bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, gencar memperkuat Literasi Pasar Modal Syariah Nagan Raya guna meningkatkan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi saham dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

OJK melibatkan penegak hukum tangani BPR dan BPRS yang bermasalah.

Pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024.

BPR dan BPRS kerap mengalami masalah keuangan yang disebabkan lambatnya proses pemerintah daerah.

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Nasabah diminta tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di perbankan karena dijamin LPS.