OJK Cabut izin Usaha PT BPR Sembilan Mutiara, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Pencabutan tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026.

OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, menjelaskan alasan di balik pencabutan izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda.

Pencabutan izin tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024.

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Sejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.

Bank Jepara Artha beralamat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti peningkatan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada program BPJS Ketenagakerjaan di Maret 2026, memicu perhatian pada keberlanjutan jaminan sosial.

OJK merilis data kinerja industri asuransi umum dan reasuransi per Maret 2026. Laba asuransi umum tumbuh positif, namun sektor reasuransi tertekan gejolak geopolitik global. Simak detailnya.

Industri Kripto Indonesia kini matang, bukan sekadar eksperimen. Dengan regulasi ketat dan kepercayaan publik, ekosistem keuangan digital ini terus tumbuh pesat.

Industri asuransi jiwa mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp7,85 triliun per Maret 2026, menunjukkan peningkatan signifikan yang ditopang oleh kinerja kanal bancassurance dan produk unit link.

OJK mengumumkan rencana lahirnya satu Bank Syariah Baru dari proses spin-off tahun ini, sebuah langkah strategis untuk memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah di Indonesia.

Kondisi ini bukan persoalan spesifik Indonesia, melainkan bagian dari dinamika global yang juga dialami banyak negara di kawasan.

OJK melibatkan penegak hukum tangani BPR dan BPRS yang bermasalah.

BPR dan BPRS kerap mengalami masalah keuangan yang disebabkan lambatnya proses pemerintah daerah.

Nasabah diminta tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di perbankan karena dijamin LPS.

Pengembangan & implementasi SPRINT untuk perizinan kepengurusan BPR dan BPRS merupakan langkah awal memperluas layanan perizinan secara elektronik kepada BPR.

Salah satu upaya untuk memperkuat BPR yakni dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.

Secara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.