Pramono Ogah Tutupi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret BUMD Jakarta
Ia menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus dugaan beras oplos yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya. Ia pun mengakui sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
“Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi. Karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7).
PT Food Station Tjipinang Jaya, diakuinya, memiliki peran vital dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di Jakarta, sehingga pengelolaan distribusi pangan di Jakarta memang harus dilakukan oleh BUMD tersebut.
“FS Tjipinang itu salah satu yang menjaga harga. Saya berkepentingan dan bertanggung jawab untuk itu. Karena kalau harga melonjak, inflasi naik, warga Jakarta yang kena,” ujarnya.
Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan PT Food Station, Pramono tak ingin berkomentar banyak. Ia menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kalau terbukti ya itu nanti urusan aparat penegak hukum. Saya tidak mau ikut campur,” kata Pramono.